Berita

Massa Forum Mahasiswa dan Rakyat (Format) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. (Foto: Istimewa)

Hukum

KPK Digeruduk, Massa Minta Dugaan Skandal Kepabeanan Diungkap

SELASA, 03 FEBRUARI 2026 | 19:01 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak menuntaskan penyelidikan dugaan skandal korupsi dan kejahatan kepabeanan yang menyeret nama pejabat tinggi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Tuntutan itu dibawa Forum Mahasiswa dan Rakyat (Format) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Massa menyoroti sosok Hendri Darnadi yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Format menduga kuat bahwa Hendri terlibat dalam jaringan kejahatan ekonomi terorganisir. 


Tuduhan tersebut meliputi keterlibatan dalam impor daging ilegal serta pemberian perlindungan terhadap produksi rokok putih ilegal di wilayah Madura dan Malang.

Koordinator Lapangan Format, Rama, mengungkapkan bahwa dugaan praktik ini muncul seiring adanya indikasi manipulasi jenis dan jumlah barang (under-invoicing) oleh Jaringan Tekstil Ilegal (JIRO) di wilayah Cikarang.

Menurutnya, praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak ekosistem industri nasional.

"Kami memandang Hendri Darnadi bukan sekadar pelaku pelanggaran administratif. Ia diduga kuat menjadi bagian dari mafia kepabeanan yang menggerogoti ekonomi negara secara sistematis," ujar Rama dalam keterangan tertulis, Selasa 3 Februari 2026.

Rama menyesalkan nama Hendri yang kerap muncul dalam berbagai dugaan perkara namun selalu lolos dari jerat hukum. 

"Kami menduga ada perlindungan dari jaringan kekuasaan tertentu yang melibatkan sejumlah nama pejabat lain di lingkungan Kementerian Keuangan dan Bea Cukai Pusat," ketusnya. 

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya