Berita

Massa Forum Mahasiswa dan Rakyat (Format) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. (Foto: Istimewa)

Hukum

KPK Digeruduk, Massa Minta Dugaan Skandal Kepabeanan Diungkap

SELASA, 03 FEBRUARI 2026 | 19:01 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak menuntaskan penyelidikan dugaan skandal korupsi dan kejahatan kepabeanan yang menyeret nama pejabat tinggi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Tuntutan itu dibawa Forum Mahasiswa dan Rakyat (Format) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Massa menyoroti sosok Hendri Darnadi yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Format menduga kuat bahwa Hendri terlibat dalam jaringan kejahatan ekonomi terorganisir. 


Tuduhan tersebut meliputi keterlibatan dalam impor daging ilegal serta pemberian perlindungan terhadap produksi rokok putih ilegal di wilayah Madura dan Malang.

Koordinator Lapangan Format, Rama, mengungkapkan bahwa dugaan praktik ini muncul seiring adanya indikasi manipulasi jenis dan jumlah barang (under-invoicing) oleh Jaringan Tekstil Ilegal (JIRO) di wilayah Cikarang.

Menurutnya, praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak ekosistem industri nasional.

"Kami memandang Hendri Darnadi bukan sekadar pelaku pelanggaran administratif. Ia diduga kuat menjadi bagian dari mafia kepabeanan yang menggerogoti ekonomi negara secara sistematis," ujar Rama dalam keterangan tertulis, Selasa 3 Februari 2026.

Rama menyesalkan nama Hendri yang kerap muncul dalam berbagai dugaan perkara namun selalu lolos dari jerat hukum. 

"Kami menduga ada perlindungan dari jaringan kekuasaan tertentu yang melibatkan sejumlah nama pejabat lain di lingkungan Kementerian Keuangan dan Bea Cukai Pusat," ketusnya. 

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya