Berita

Massa Forum Mahasiswa dan Rakyat (Format) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. (Foto: Istimewa)

Hukum

KPK Digeruduk, Massa Minta Dugaan Skandal Kepabeanan Diungkap

SELASA, 03 FEBRUARI 2026 | 19:01 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak menuntaskan penyelidikan dugaan skandal korupsi dan kejahatan kepabeanan yang menyeret nama pejabat tinggi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Tuntutan itu dibawa Forum Mahasiswa dan Rakyat (Format) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Massa menyoroti sosok Hendri Darnadi yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Format menduga kuat bahwa Hendri terlibat dalam jaringan kejahatan ekonomi terorganisir. 


Tuduhan tersebut meliputi keterlibatan dalam impor daging ilegal serta pemberian perlindungan terhadap produksi rokok putih ilegal di wilayah Madura dan Malang.

Koordinator Lapangan Format, Rama, mengungkapkan bahwa dugaan praktik ini muncul seiring adanya indikasi manipulasi jenis dan jumlah barang (under-invoicing) oleh Jaringan Tekstil Ilegal (JIRO) di wilayah Cikarang.

Selain itu, dia membeberkan aktivitas Jaringan Kayu dan Rotan Ilegal (Jaleca) di wilayah operasi Kudus. Menurutnya, praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak ekosistem industri nasional serta mengancam keberlanjutan sumber daya alam Indonesia.

"Kami memandang Hendri Darnadi bukan sekadar pelaku pelanggaran administratif. Ia diduga kuat menjadi bagian dari mafia kepabeanan yang menggerogoti ekonomi negara secara sistematis," ujar Rama dalam keterangan tertulis, Selasa 3 Februari 2026.

Rama menyesalkan nama Hendri yang kerap muncul dalam berbagai dugaan perkara namun selalu lolos dari jerat hukum. 

"Kami menduga ada perlindungan dari jaringan kekuasaan tertentu yang melibatkan sejumlah nama pejabat lain di lingkungan Kementerian Keuangan dan Bea Cukai Pusat," ketusnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya