Berita

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube DPR)

Politik

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

SELASA, 03 FEBRUARI 2026 | 14:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap besarnya perputaran uang dari kejahatan keuangan lingkungan atau *Green Financial Crime (GFC) yang mencapai Rp1.700 triliun sejak 2020.

Hal tersebut disampaikan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.

“Terkait GFC, kami sudah melakukan riset sejak tahun 2020. Data kami menunjukkan perputaran GFC sejak 2020 bukan Rp992 triliun, melainkan Rp1.700 triliun. Angka Rp992 triliun itu hanya yang kami laporkan pada 2025 lalu,” ungkap Ivan.


Ivan menjelaskan, PPATK telah memiliki hasil riset yang komprehensif terkait pola transaksi serta wilayah-wilayah yang rawan terhadap praktik kejahatan keuangan lingkungan di Indonesia.

“Kami sudah memiliki hasil risetnya, termasuk pemetaan GFC di berbagai wilayah, seperti di Sumatra,” jelasnya.

Menurut Ivan, data transaksi keuangan tersebut sejatinya dapat dimanfaatkan sebagai alat deteksi dini (*early warning system*). Pola transaksi mencurigakan di sektor sumber daya alam kerap berkorelasi dengan potensi kerusakan lingkungan hingga bencana alam di suatu wilayah.

“Artinya, hasil riset ini bisa digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi, khususnya terkait potensi bencana alam. Di dalamnya juga terdapat banyak rekomendasi,” pungkas Ivan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya