Berita

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Menhan Disorot Usai Bicara Soal BUMN, Dinilai Ganggu Persepsi Investor

SELASA, 03 FEBRUARI 2026 | 11:48 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin menuai kritik dari kalangan masyarakat setelah melontarkan pernyataan kepada awak media terkait urusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dinilai berada di luar tugas pokok dan fungsinya.

Kritik tersebut disampaikan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa, 3 Februari 2026.

Menurut Huda, pernyataan Menhan yang dikutip sejumlah media mengenai rencana perombakan direksi BUMN oleh Presiden Prabowo Subianto tidaklah tepat, baik dari sisi kewenangan maupun komunikasi publik.


“Ini yang harus diprotes adalah seorang Menhan mewakili presiden untuk urusan ekonomi. Padahal ada menteri atau kepala badan yang lebih berhak menyampaikan,” ujar Huda.

Ia menilai, pernyataan tersebut semakin bermasalah karena kemudian dibantah oleh CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi, Rosan Roeslani. Perbedaan pernyataan di internal pemerintah, menurutnya, berpotensi mengganggu persepsi investor terhadap iklim investasi di Indonesia.

Huda menekankan bahwa silang pendapat atau komunikasi yang tidak terkoordinasi di level pejabat tinggi dapat memicu instabilitas politik, yang pada akhirnya berdampak langsung pada kepercayaan pasar dan arus modal asing.

“Komunikasi yang ditunjukkan oleh Menhan itu bisa menyebabkan instabilitas politik dan ekonomi,” tegasnya.

Oleh karena itu, Huda berpandangan bahwa informasi terkait dinamika dan kebijakan di tubuh BUMN seharusnya disampaikan oleh pihak yang memiliki otoritas langsung, seperti CEO Danantara, Menteri Koordinator bidang ekonomi, Menteri BUMN, atau Kepala Badan Pengelola BUMN.

"Bukan seorang Menhan yang jauh tupoksinya dari urusan BUMN, apalagi perbankan. Ini pasti menggoyahkan keyakinan investor,” jelasnya.

Huda bahkan mengingatkan, keterlibatan militer dalam isu ekonomi dapat memunculkan persepsi negatif di mata dunia usaha.

“Jangan-jangan muncul kesan urusan ekonomi dipegang oleh militer, yang justru dijauhi oleh dunia usaha,” pungkasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Brigjen Victor Alexander Lateka Dikukuhkan Sebagai Ketua Umum PABKI

Sabtu, 16 Mei 2026 | 17:48

MBG Program Baik, Namun Pelaksanaannya Terlalu Dipaksakan

Sabtu, 16 Mei 2026 | 17:07

Suporter Indonesia Bisa Transaksi Pakai wondr by BNI di Thailand Open 2026

Sabtu, 16 Mei 2026 | 16:46

Rupiah Jebol Rp17.600, Prabowo: di Desa Nggak Pakai Dolar

Sabtu, 16 Mei 2026 | 16:06

Sjafrie Kumpulkan BIN hingga Panglima TNI, Fokus Kawal Mineral Strategis RI

Sabtu, 16 Mei 2026 | 15:16

Saham Magnum Melonjak Usai Rumor Akuisisi Blackstone dan CD&R

Sabtu, 16 Mei 2026 | 15:02

Prabowo Curhat Kenyang Diejek TNI-Polri Urus Jagung: Itu Aparat Rakyat!

Sabtu, 16 Mei 2026 | 14:35

Kemenhaj Perkuat Tata Kelola Dam, Jemaah Haji Diminta Gunakan Jalur Resmi Adahi

Sabtu, 16 Mei 2026 | 14:18

Instants Fitur Baru Instagram, Ini Bedanya dengan Stories

Sabtu, 16 Mei 2026 | 14:13

Prabowo Minta Aparat Koreksi Diri: Jangan Jadi Beking Narkoba

Sabtu, 16 Mei 2026 | 14:03

Selengkapnya