Berita

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Menhan Disorot Usai Bicara Soal BUMN, Dinilai Ganggu Persepsi Investor

SELASA, 03 FEBRUARI 2026 | 11:48 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin menuai kritik dari kalangan masyarakat setelah melontarkan pernyataan kepada awak media terkait urusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dinilai berada di luar tugas pokok dan fungsinya.

Kritik tersebut disampaikan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa, 3 Februari 2026.

Menurut Huda, pernyataan Menhan yang dikutip sejumlah media mengenai rencana perombakan direksi BUMN oleh Presiden Prabowo Subianto tidaklah tepat, baik dari sisi kewenangan maupun komunikasi publik.


“Ini yang harus diprotes adalah seorang Menhan mewakili presiden untuk urusan ekonomi. Padahal ada menteri atau kepala badan yang lebih berhak menyampaikan,” ujar Huda.

Ia menilai, pernyataan tersebut semakin bermasalah karena kemudian dibantah oleh CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi, Rosan Roeslani. Perbedaan pernyataan di internal pemerintah, menurutnya, berpotensi mengganggu persepsi investor terhadap iklim investasi di Indonesia.

Huda menekankan bahwa silang pendapat atau komunikasi yang tidak terkoordinasi di level pejabat tinggi dapat memicu instabilitas politik, yang pada akhirnya berdampak langsung pada kepercayaan pasar dan arus modal asing.

“Komunikasi yang ditunjukkan oleh Menhan itu bisa menyebabkan instabilitas politik dan ekonomi,” tegasnya.

Oleh karena itu, Huda berpandangan bahwa informasi terkait dinamika dan kebijakan di tubuh BUMN seharusnya disampaikan oleh pihak yang memiliki otoritas langsung, seperti CEO Danantara, Menteri Koordinator bidang ekonomi, Menteri BUMN, atau Kepala Badan Pengelola BUMN.

"Bukan seorang Menhan yang jauh tupoksinya dari urusan BUMN, apalagi perbankan. Ini pasti menggoyahkan keyakinan investor,” jelasnya.

Huda bahkan mengingatkan, keterlibatan militer dalam isu ekonomi dapat memunculkan persepsi negatif di mata dunia usaha.

“Jangan-jangan muncul kesan urusan ekonomi dipegang oleh militer, yang justru dijauhi oleh dunia usaha,” pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya