Berita

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Menhan Disorot Usai Bicara Soal BUMN, Dinilai Ganggu Persepsi Investor

SELASA, 03 FEBRUARI 2026 | 11:48 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin menuai kritik dari kalangan masyarakat setelah melontarkan pernyataan kepada awak media terkait urusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dinilai berada di luar tugas pokok dan fungsinya.

Kritik tersebut disampaikan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa, 3 Februari 2026.

Menurut Huda, pernyataan Menhan yang dikutip sejumlah media mengenai rencana perombakan direksi BUMN oleh Presiden Prabowo Subianto tidaklah tepat, baik dari sisi kewenangan maupun komunikasi publik.


“Ini yang harus diprotes adalah seorang Menhan mewakili presiden untuk urusan ekonomi. Padahal ada menteri atau kepala badan yang lebih berhak menyampaikan,” ujar Huda.

Ia menilai, pernyataan tersebut semakin bermasalah karena kemudian dibantah oleh CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi, Rosan Roeslani. Perbedaan pernyataan di internal pemerintah, menurutnya, berpotensi mengganggu persepsi investor terhadap iklim investasi di Indonesia.

Huda menekankan bahwa silang pendapat atau komunikasi yang tidak terkoordinasi di level pejabat tinggi dapat memicu instabilitas politik, yang pada akhirnya berdampak langsung pada kepercayaan pasar dan arus modal asing.

“Komunikasi yang ditunjukkan oleh Menhan itu bisa menyebabkan instabilitas politik dan ekonomi,” tegasnya.

Oleh karena itu, Huda berpandangan bahwa informasi terkait dinamika dan kebijakan di tubuh BUMN seharusnya disampaikan oleh pihak yang memiliki otoritas langsung, seperti CEO Danantara, Menteri Koordinator bidang ekonomi, Menteri BUMN, atau Kepala Badan Pengelola BUMN.

"Bukan seorang Menhan yang jauh tupoksinya dari urusan BUMN, apalagi perbankan. Ini pasti menggoyahkan keyakinan investor,” jelasnya.

Huda bahkan mengingatkan, keterlibatan militer dalam isu ekonomi dapat memunculkan persepsi negatif di mata dunia usaha.

“Jangan-jangan muncul kesan urusan ekonomi dipegang oleh militer, yang justru dijauhi oleh dunia usaha,” pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Pernah Tembak Mati Perampok Toko Emas, Eks Kapolres Jakbar Kini Jabat Kapolda Papua Barat

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:17

PIEP Datangkan 450 Ribu Barel Minyak dari Aljazair

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:07

Din Syamsuddin Tawarkan Konsep Etika Global Bersama di Forum Internasional Mauritius

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:05

KSP Kawal Ketat Kopdes Merah Putih hingga Capai Target

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:04

Strategi Pertamina Trans Kontinental Jaga Stabilitas Kinerja 2026

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:49

Lebih dari 42 Ribu Warga Ikut Pilih Logo HUT RI ke-81

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:40

Ketika Demonstrasi Punya Harga, yang Mati Bukan Hanya Integritas Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:34

Forum Bersama Raja Charles III, Jumhur Bicara Kebijakan Pengelolaan Limbah

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:30

Menkop Gandeng KSP Percepat Operasionalisasi Kopdes

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:23

AKBP Supriyanto jadi Kapolres Pertama Kawasan IKN

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:20

Selengkapnya