Berita

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Menhan Disorot Usai Bicara Soal BUMN, Dinilai Ganggu Persepsi Investor

SELASA, 03 FEBRUARI 2026 | 11:48 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin menuai kritik dari kalangan masyarakat setelah melontarkan pernyataan kepada awak media terkait urusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dinilai berada di luar tugas pokok dan fungsinya.

Kritik tersebut disampaikan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa, 3 Februari 2026.

Menurut Huda, pernyataan Menhan yang dikutip sejumlah media mengenai rencana perombakan direksi BUMN oleh Presiden Prabowo Subianto tidaklah tepat, baik dari sisi kewenangan maupun komunikasi publik.


“Ini yang harus diprotes adalah seorang Menhan mewakili presiden untuk urusan ekonomi. Padahal ada menteri atau kepala badan yang lebih berhak menyampaikan,” ujar Huda.

Ia menilai, pernyataan tersebut semakin bermasalah karena kemudian dibantah oleh CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi, Rosan Roeslani. Perbedaan pernyataan di internal pemerintah, menurutnya, berpotensi mengganggu persepsi investor terhadap iklim investasi di Indonesia.

Huda menekankan bahwa silang pendapat atau komunikasi yang tidak terkoordinasi di level pejabat tinggi dapat memicu instabilitas politik, yang pada akhirnya berdampak langsung pada kepercayaan pasar dan arus modal asing.

“Komunikasi yang ditunjukkan oleh Menhan itu bisa menyebabkan instabilitas politik dan ekonomi,” tegasnya.

Oleh karena itu, Huda berpandangan bahwa informasi terkait dinamika dan kebijakan di tubuh BUMN seharusnya disampaikan oleh pihak yang memiliki otoritas langsung, seperti CEO Danantara, Menteri Koordinator bidang ekonomi, Menteri BUMN, atau Kepala Badan Pengelola BUMN.

"Bukan seorang Menhan yang jauh tupoksinya dari urusan BUMN, apalagi perbankan. Ini pasti menggoyahkan keyakinan investor,” jelasnya.

Huda bahkan mengingatkan, keterlibatan militer dalam isu ekonomi dapat memunculkan persepsi negatif di mata dunia usaha.

“Jangan-jangan muncul kesan urusan ekonomi dipegang oleh militer, yang justru dijauhi oleh dunia usaha,” pungkasnya.

Populer

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Langkah Polri Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Kejagung Tuai Apresiasi

Kamis, 09 Juli 2026 | 03:59

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

UPDATE

Kekuasaan Otoriter Hanya Melahirkan Kekacauan dan Masa Depan Gelap

Minggu, 19 Juli 2026 | 12:10

Mafia BBM Pantura Harus Disikat Habis Demi Selamatkan Hak Nelayan

Minggu, 19 Juli 2026 | 12:05

Kementan Jangan Sampai Kecolongan El Nino Gagalkan Target Swasembada Pangan

Minggu, 19 Juli 2026 | 12:02

Kepala Daerah Tergoda Korupsi Demi Balik Modal Ongkos Pilkada Selangit

Minggu, 19 Juli 2026 | 11:55

Budaya Olah dan Pilah Sampah Harus Dimulai sejak Usia Dini

Minggu, 19 Juli 2026 | 11:55

MUI Ungkap Jejak Seabad Solidaritas Bangsa Indonesia untuk Palestina

Minggu, 19 Juli 2026 | 11:45

Indonesia Tangkap dan Deportasi Aktivis Palestina ke Siprus

Minggu, 19 Juli 2026 | 11:01

AS Serang Iran usai Dua Tentaranya Tewas di Yordania

Minggu, 19 Juli 2026 | 10:40

Israel Larang Azan Subuh di Masjid Bethlehem Tepi Barat

Minggu, 19 Juli 2026 | 09:47

Serangan Iran Rusak Fasilitas Migas Kuwait, Bandara Sempat Ditutup

Minggu, 19 Juli 2026 | 09:13

Selengkapnya