Lembaga Keuangan Negara Bukan Ruang Kompromi Politik

Ekonom dan akademisi akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Dr. Muhammad Aras Prabowo menyoroti rangkaian peristiwa lanjutan berupa mundurnya Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai sinyal yang tidak bisa dianggap biasa. 

Menurutnya, pengunduran diri pejabat-pejabat kunci di sektor keuangan menunjukkan adanya tekanan struktural yang serius.
 
“Jika pimpinan BEI dan OJK memilih mundur di tengah turbulensi pasar, ini bukan sekadar urusan personal. Ini adalah alarm bahwa sistem sedang berada dalam tekanan kepercayaan,” ucap Aras dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin malam, 2 Februari 2026.
 

 
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa stabilitas rupiah sangat bergantung pada kredibilitas kebijakan moneter dan konsistensi tata kelola. Ketika pasar mulai meragukan independensi BI, maka risiko pelemahan nilai tukar, capital outflow, dan peningkatan biaya pembiayaan negara menjadi nyata.
 
“Rupiah itu mata uang kepercayaan. Begitu trust melemah, intervensi sebesar apa pun hanya akan bersifat sementara,” jelas Aras.
 
Dalam pandangannya, fenomena ini mencerminkan kecenderungan politisasi lembaga profesional yang berbahaya jika dibiarkan. Ia mendorong pemerintah dan DPR untuk lebih berhati-hati dalam mengisi jabatan strategis ekonomi nasional.
 
“Lembaga keuangan negara bukan ruang kompromi politik. Ia adalah benteng stabilitas. Jika benteng ini retak, yang terdampak bukan elite, tetapi seluruh masyarakat,” ungkapnya.
 
Ia menekankan bahwa pemulihan kepercayaan pasar harus menjadi agenda utama. 

“Transparansi, profesionalisme, dan penghormatan terhadap independensi lembaga dinilai sebagai kunci menjaga stabilitas ekonomi Indonesia ke depan,” pungkas Aras.