Berita

Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Bisnis

Ekonom:

Lembaga Keuangan Negara Bukan Ruang Kompromi Politik

SELASA, 03 FEBRUARI 2026 | 02:25 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ekonom dan akademisi akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Dr. Muhammad Aras Prabowo menyoroti rangkaian peristiwa lanjutan berupa mundurnya Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai sinyal yang tidak bisa dianggap biasa. 

Menurutnya, pengunduran diri pejabat-pejabat kunci di sektor keuangan menunjukkan adanya tekanan struktural yang serius.
 
“Jika pimpinan BEI dan OJK memilih mundur di tengah turbulensi pasar, ini bukan sekadar urusan personal. Ini adalah alarm bahwa sistem sedang berada dalam tekanan kepercayaan,” ucap Aras dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin malam, 2 Februari 2026.
 

 
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa stabilitas rupiah sangat bergantung pada kredibilitas kebijakan moneter dan konsistensi tata kelola. Ketika pasar mulai meragukan independensi BI, maka risiko pelemahan nilai tukar, capital outflow, dan peningkatan biaya pembiayaan negara menjadi nyata.
 
“Rupiah itu mata uang kepercayaan. Begitu trust melemah, intervensi sebesar apa pun hanya akan bersifat sementara,” jelas Aras.
 
Dalam pandangannya, fenomena ini mencerminkan kecenderungan politisasi lembaga profesional yang berbahaya jika dibiarkan. Ia mendorong pemerintah dan DPR untuk lebih berhati-hati dalam mengisi jabatan strategis ekonomi nasional.
 
“Lembaga keuangan negara bukan ruang kompromi politik. Ia adalah benteng stabilitas. Jika benteng ini retak, yang terdampak bukan elite, tetapi seluruh masyarakat,” ungkapnya.
 
Ia menekankan bahwa pemulihan kepercayaan pasar harus menjadi agenda utama. 

“Transparansi, profesionalisme, dan penghormatan terhadap independensi lembaga dinilai sebagai kunci menjaga stabilitas ekonomi Indonesia ke depan,” pungkas Aras.
 

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya