Bendera Kuba (Foto: The Intercept)
Pemerintah Kuba menegaskan posisinya bahwa negara tersebut sama sekali tidak menjadi ancaman bagi keamanan Amerika Serikat.
Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Kuba menyatakan kesiapan untuk menghidupkan kembali kerja sama bilateral di bidang keamanan dan kontra-terorisme.
Kuba menegaskan sikap prinsipilnya dalam menentang terorisme dalam bentuk apa pun, seraya membuka ruang kolaborasi dengan komunitas internasional, termasuk Washington.
“Kuba dengan tegas mengutuk terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, sekaligus menegaskan kembali komitmennya untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk memperkuat keamanan regional dan internasional,” demikian pernyataan tersebut, seperti dikutip Senin, 1 Februari 2026.
Lebih jauh, Kemlu Kuba secara tegas membantah tudingan bahwa negaranya menjadi tempat berlindung atau pendukung kelompok teroris.
Pemerintah Kuba menekankan kebijakan nol toleransi terhadap pendanaan terorisme dan pencucian uang.
“Negara kami menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap pendanaan terorisme dan pencucian uang, serta berkomitmen untuk mencegah, mendeteksi, dan memerangi aktivitas keuangan ilegal, sesuai dengan standar internasional,” tegas Kemlu Kuba.
Menanggapi isu interaksi di masa lalu dengan individu yang kemudian ditetapkan sebagai teroris, Kuba menyatakan bahwa hal tersebut semata-mata dilakukan dalam konteks kemanusiaan dan proses perdamaian yang diakui secara internasional.
Lebih lanjut Kemlu Kuba juga menolak keras anggapan bahwa wilayahnya digunakan untuk mengancam negara lain.
“Kuba tidak menampung pangkalan militer atau intelijen asing dan menolak anggapan bahwa negara itu merupakan ancaman bagi keamanan Amerika Serikat," tegasnya.
Menutup pernyataan tersebut, Kuba menekankan bahwa dialog yang saling menghormati dan kerja sama yang konstruktif akan membawa manfaat nyata bagi rakyat kedua negara.
"Kuba menegaskan kembali kesediaannya untuk mempertahankan dialog yang saling menghormati dan timbal balik dengan pemerintah AS, yang bertujuan untuk menghasilkan hasil nyata, berdasarkan kepentingan bersama dan hukum internasional," pungkasnya.
