Polri Rentan Diintervensi Politik jika di Bawah Kementerian

Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) langsung di bawah presiden sudah tepat demi menjaga independensi penegakan hukum.

Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Sujahri Somar menilai wacana menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi membuka ruang intervensi politik lebih besar dan berisiko melemahkan peran strategis korps bhayangkara.

“Penataan Polri harus melalui kajian konstitusional yang matang, bukan keputusan politis jangka pendek. Jangan sampai perubahan struktur justru melemahkan fungsi strategis Polri dalam menjaga stabilitas nasional,” kata Sujahri dalam keterangan tertulisnya, Senin, 2 Februari 2026.

Ia menilai kedudukan Polri sudah sesuai kebutuhan negara. Dengan berada di bawah presiden langsung, respons Polri bisa lebih cepat di saat kondisi darurat tanpa harus melalui rantai komando terlalu panjang dari kementerian.

"Apalagi jika menterinya dari kader partai politik. Bukan tidak mungkin berisiko politis," jelasnya.

Di sisi lain, reformasi Polri yang sedang dilakukan harus mampu menghadirkan perubahan signifikan dan bisa meningkatkan kepercayaan publik.

Ia mengingatkan, reformasi tidak harus sampai mengubah rantai komando, melainkan lebih difokuskan pada penguatan kinerja, reformasi internal, peningkatan pengawasan eksternal, serta transparansi.

“Polri harus tetap independen, profesional, dan terbuka, sekaligus terus diawasi secara ketat agar tetap melindungi serta mengayomi masyarakat,” tandasnya.