Berita

Ilustrasi (Foto: Granma)

Dunia

Kuba Tuding AS Lakukan Pemerasan Global Demi Cekik Pasokan Minyak

MINGGU, 01 FEBRUARI 2026 | 21:44 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Kuba melontarkan kecaman keras terhadap eskalasi terbaru blokade ekonomi Amerika Serikat yang dinilai semakin brutal dan terang-terangan. 

Dalam pernyataan resmi yang dikutip Minggu, 1 Februari 2026, Kuba menuding Washington berupaya memberlakukan blokade total terhadap pasokan bahan bakar ke negaranya melalui tekanan ekonomi dan ancaman terhadap negara ketiga.

Kecaman tersebut diarahkan pada perintah eksekutif Presiden AS Donald Trump yang diterbitkan pada Kamis lalu, 29 Januari 2026, berisi ancaman pengenaan tarif perdagangan baru terhadap produk dari negara-negara yang memasok minyak ke Kuba.


Kuba menilai langkah tersebut sebagai kelanjutan dari kebijakan pencekikan ekonomi yang telah berlangsung sejak masa jabatan pertama Donald Trump.

Dikatakan Kuba, perintah eksekutif Trump dipenuhi tuduhan palsu dan fitnah, termasuk klaim bahwa Kuba merupakan ancaman yang tidak biasa dan luar biasa bagi keamanan nasional AS. 

“Begitu besar penghinaan mereka terhadap kebenaran, opini publik, dan etika pemerintah dalam hal mendukung agresi mereka terhadap Kuba,” bunyi pernyataan tersebut 

Lebih jauh, Kuba menilai kebijakan ini mencerminkan pola berbahaya dalam politik luar negeri AS yang mengandalkan pemerasan, ancaman, dan paksaan langsung terhadap negara-negara berdaulat. 

Havana menuding AS bertindak seolah memiliki hak untuk menentukan dengan siapa negara lain boleh berdagang dan ke mana mereka dapat mengekspor produk domestiknya.

Kuba juga menegaskan bahwa perintah eksekutif tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan Proklamasi Amerika Latin dan Karibia sebagai Zona Perdamaian. 

Menurut Havana, justru kebijakan Washington yang mengancam keamanan, stabilitas, dan perdamaian kawasan serta dunia.

Dalam pernyataan itu, Pemerintah kembali menekankan bahwa Kuba tidak pernah menjadi ancaman bagi AS maupun kepentingan nasionalnya. 

“Kuba tidak mengancam atau menyerang negara mana pun. Kuba adalah negara yang damai, suportif, dan kooperatif, yang bersedia membantu dan berkontribusi kepada negara-negara lain,” tegas pernyataan tersebut.

Menutup pernyataannya, Kuba menegaskan bahwa tekanan ekonomi tidak akan melumpuhkan tekad rakyatnya.

“Imperialisme keliru jika percaya bahwa tekanan ekonomi dan tekad untuk menyebabkan penderitaan bagi jutaan orang akan mematahkan tekad mereka untuk mempertahankan kedaulatan nasional dan mencegah Kuba jatuh, sekali lagi, di bawah dominasi AS,” pungkasnya.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya