Berita

Ilustrasi modifikasi cuaca. (Foto: Dokumentasi INews)

Nusantara

Modifikasi Cuaca Tetap Penting Meski Siklon Tropis Terjadi Rutin

RABU, 28 JANUARI 2026 | 15:54 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Operasi modifikasi cuaca masih relevan dilakukan untuk menekan risiko bencana hidrometeorologi, meski siklon tropis merupakan fenomena yang terjadi hampir setiap tahun.

Menurut Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, modifikasi cuaca bukan ditujukan untuk mengendalikan siklon, melainkan mengurangi dampak lanjutan berupa hujan ekstrem di wilayah terdampak.

Lanjut dia, BMKG tidak memiliki kemampuan untuk memodifikasi pusat atau bibit siklon. Namun, peningkatan curah hujan akibat efek siklon di daratan masih bisa diantisipasi melalui operasi modifikasi cuaca. 


"Tidak ada satu negara pun yang mampu melakukan modifikasi cuaca pada bibit siklon atau pusat siklonnya," ujar Faisal saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026.

BMKG mencatat modifikasi cuaca mampu menurunkan intensitas hujan hingga sekitar 30 persen.

"Modifikasi cuaca ini dapat mengurangi intensitas hujan kurang lebih 30 persen. Apakah itu signifikan? Ya, sangat signifikan," jelasnya. 

Angka tersebut dinilai penting, mengingat perubahan tata guna lahan dan tekanan lingkungan membuat curah hujan dengan volume yang sama kini lebih mudah memicu banjir dan longsor.

Teuku Faisal menuturkan, wilayah yang terdampak tidak langsung oleh siklon, seperti Lampung, Bengkulu, hingga Banten, menjadi sasaran utama operasi modifikasi cuaca untuk mencegah lonjakan hujan di atas kondisi normal. Langkah ini dilakukan agar daerah tangkapan air tidak menerima beban berlebihan yang berpotensi memicu bencana.

Dalam mendukung operasi tersebut, BMKG saat ini mengoperasikan 44 radar cuaca, terdiri dari radar C-band, X-band, dan S-band, meski lebih dari 20 unit di antaranya berusia di atas 15 tahun. Untuk memperkuat sistem pemantauan cuaca nasional, BMKG mengusulkan pengadaan tambahan radar secara bertahap hingga mencapai 75 unit dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp2 triliun.


Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Vatikan Tolak Gabung Board of Peace, Ingin Konflik Palestina Diselesaikan PBB

Rabu, 18 Februari 2026 | 16:18

Korban Bencana Sumatera Dapat Bantuan Perabot dan Ekonomi hingga Rp8 Juta

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:56

KPK Panggil Petinggi PT Niogayo Bisnis Konsultan terkait Suap Pajak

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:36

Pemeriksaan Mantan Menhub Budi Karya di KPK Dijadwal Ulang

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:24

Pajak: Gelombang Protes dan Adaptasi Kebijakan Pusat

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:20

Tujuh Jukir Liar di Pasar Tanah Abang Diamankan

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:17

Tiga Bos Swasta di Kasus Korupsi Proyek Kantor Pemkab Lamongan Dipanggil KPK

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:15

Sambut Ramadan, Prabowo Sedekah 1.455 Sapi untuk Tradisi Meugang Aceh

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:07

Sembako Diaspora Malaysia untuk Warga Aceh Tertahan di Bea Cukai

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:02

85 Negara Anggota PBB Kecam Upaya Israel Ubah Status Tanah Tepi Barat

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:54

Selengkapnya