Berita

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)

Hukum

Noel Sedang Caper Lewat Isu Menkeu Purbaya

RABU, 28 JANUARI 2026 | 08:53 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel yang klaim punya info A1 soal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal "di-Noel-kan" atau dijebak dalam kasus korupsi ditanggapi Analis komunikasi politik Hendri Satrio.

Menurut sosok yang akrab disapa Hensat itu, pernyataan Noel tersebut semata hanya untuk caper alias cari perhatian dan simpati publik sebagai penyelamat. 

"Jadi kalau dalam ilmu komunikasi itu ada teori situational crisis communication atau SCCT dari Timothy Combs, seseorang dalam krisis gunakan cara pulihkan kepercayaan publik," kata Hensat kepada wartawan, Rabu, 28 Januari 2026.


"Nah Noel lakukan dua: sebut partai K dan ormas, lalu ajak Purbaya media darling ikut kasusnya demi simpati publik saja supaya majelis hakim ini mengurangi hukumannya," lanjutnya.

Hensat melihat, Noel menyatakan hal tersebut demi menambah interaksi sosialnya sehingga publik melihat dan terus membicarakannya.

Namun, cara tersebut justru tidak menguntungkan Noel dikarenakan eks Wamenaker tersebut sudah mengakui kesalahannya ke publik di awal ia terjerat.

"Cara itu tidak menguntungkan Noel karena secara langsung menghapus simpati publik, dulu dia sudah mengakui kesalahan dan bertanggung jawab, namun mengapa sekarang jadi menembak-nembak kesana-sini?" katanya.

Founder lembaga survei Kedai Kopi itu berpendapat, pernyataan-pernyataan Noel ini juga terlihat dilontarkan demi mendapatkan simpati dari Presiden Prabowo Subianto.
Ia berkaca pada saat awal tertangkapnya Noel, ketua Jokowi Mania tersebut justru langsung meminta abolisi ke Prabowo.

"Menurut saya best statement Noel: 'saya bersalah dan bertanggung jawab'. Itu bagus banget saat baru ditangkap. Sekarang nembak kemana-mana malah hilang simpati publik, padahal publik mau pun Prabowo sekali pun lebih suka pengakuan itu," pungkas Hensat.  

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya