Berita

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)

Hukum

Noel Sedang Caper Lewat Isu Menkeu Purbaya

RABU, 28 JANUARI 2026 | 08:53 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel yang klaim punya info A1 soal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal "di-Noel-kan" atau dijebak dalam kasus korupsi ditanggapi Analis komunikasi politik Hendri Satrio.

Menurut sosok yang akrab disapa Hensat itu, pernyataan Noel tersebut semata hanya untuk caper alias cari perhatian dan simpati publik sebagai penyelamat. 

"Jadi kalau dalam ilmu komunikasi itu ada teori situational crisis communication atau SCCT dari Timothy Combs, seseorang dalam krisis gunakan cara pulihkan kepercayaan publik," kata Hensat kepada wartawan, Rabu, 28 Januari 2026.


"Nah Noel lakukan dua: sebut partai K dan ormas, lalu ajak Purbaya media darling ikut kasusnya demi simpati publik saja supaya majelis hakim ini mengurangi hukumannya," lanjutnya.

Hensat melihat, Noel menyatakan hal tersebut demi menambah interaksi sosialnya sehingga publik melihat dan terus membicarakannya.

Namun, cara tersebut justru tidak menguntungkan Noel dikarenakan eks Wamenaker tersebut sudah mengakui kesalahannya ke publik di awal ia terjerat.

"Cara itu tidak menguntungkan Noel karena secara langsung menghapus simpati publik, dulu dia sudah mengakui kesalahan dan bertanggung jawab, namun mengapa sekarang jadi menembak-nembak kesana-sini?" katanya.

Founder lembaga survei Kedai Kopi itu berpendapat, pernyataan-pernyataan Noel ini juga terlihat dilontarkan demi mendapatkan simpati dari Presiden Prabowo Subianto.
Ia berkaca pada saat awal tertangkapnya Noel, ketua Jokowi Mania tersebut justru langsung meminta abolisi ke Prabowo.

"Menurut saya best statement Noel: 'saya bersalah dan bertanggung jawab'. Itu bagus banget saat baru ditangkap. Sekarang nembak kemana-mana malah hilang simpati publik, padahal publik mau pun Prabowo sekali pun lebih suka pengakuan itu," pungkas Hensat.  

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya