Gabung Board of Peace Tak Sejalan dengan Aspirasi Rakyat RI

Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP)/Dewan Perdamaian, sebuah badan internasional yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza, sangat menyimpang dari peran bebas dan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. 

"Bergabung dengan Board of Peace tidak sejalan dari aspirasi rakyat Indonesia yang mendukung perjuangan Palestina," kata Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (Aksi) Nurmadi H. Sumarta melalui keterangan tertulis yang diterima RMOL di Jakarta, Selasa 27 Desember 2025.

Terlebih, lanjut Nurmadi, Board of Peace tidak melibatkan perwakilan Palestina, sementara Israel memiliki keterwakilan. 

"Sehingga perdamaian Gaza sulit tercapai ketika aspirasi dan suara Palestina yang mengalami penderitaan tak masuk dalam Board of Peace," kata Nurmadi.

Menurut Nurmadi, keberadaan Board of Peace sangat berpotensi memunculkan persoalan baru terkait perdamaian di Palestina. 

"Indonesia tidak boleh terjebak pada misi terselubung Trump, dengan agenda sempit meski punya kekuatan besar," kata Nurmadi.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani Board of Peace Charter pada Kamis 22 Januari 2026, di Davos, Swiss. 

Penandatanganan piagam ini menandai dimulainya operasional Board of Peace (BoP) sebagai badan internasional baru yang dibentuk untuk mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik.

Board of Peace merupakan badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik.