Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam diskusi Executive Breakfast Meeting bertajuk "Riah Riuh Komunikasi" di Jakarta Selatan (Foto: Istimewa)
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa komunikasi publik di bawah kepemimpinannya mengedepankan ruang dialog intensif ketimbang sekadar ajang publikasi.
Ia berkomitmen menjalankan pemerintahan yang transparan agar warga dapat melihat kinerja Pemda secara nyata tanpa polesan tim siber atau buzzer.
Dalam diskusi Executive Breakfast Meeting bertajuk "Riah Riuh Komunikasi" di Jakarta Selatan, baru-baru ini, Pramono menekankan pentingnya kejujuran dalam birokrasi.
"Terutama bagi pejabat, komunikasi itu jangan dianggap sebagai publikasi saja, komunikasi itu harus menjadi ruang dialog yang terbuka dengan orang dalam," ujarnya, dikutip redaksi di Jakarta, Selasa 27 Januari 2026.
Bagi Pramono, konsistensi adalah kunci. Ia tidak ingin ada perbedaan antara apa yang disampaikan ke publik dengan kondisi di balik layar.
"Komunikasi itu kan pilihan, memiliki ruang depan dan belakang, buat saya antara ruang depan dan belakang itu harus sama dan itu yang saya lakukan saat memimpin Jakarta saat ini," katanya.
Atas dasar prinsip tersebut, ia secara tegas menolak penggunaan jasa buzzer untuk membangun opini atau sekadar menambah jumlah pengikut di media sosial.
Ia lebih memilih cara yang natural, yang terbukti mampu mendongkrak elektabilitasnya dari 0,1 persen hingga mencapai 50,07 persen.
”Ada yang menyarankan, saya menolak. Biarkan saya seperti ini saja,” tegas Pramono.
Ia juga menyatakan keterbukaannya terhadap masukan negatif dari warga, termasuk kritik terkait penanganan banjir.
“Ya saya juga tidak anti kritik, saat banjir saja saya malah urus The Jak, ini pasti ada kritik. Tidak apa, tetapi saya juga terus bekerja mengeruk kali,” terangnya.
Hadir dalam acara tersebut sejumlah pakar yang membedah makna komunikasi dari berbagai sisi, seperti Hendri Satrio, atau Hena, analis politik yang menjelaskan bahwa buku Riah Riuh Komunikasi merangkum dinamika komunikasi di Indonesia sejak kepemimpinan Presiden Prabowo.
"Semua dalam buku ini membahas sudut pandang saya melihat beberapa hal di Indonesia dari sisi komunikasi, dan pada akhirnya sepakat kita bahas di sini untuk mengawali EBM IKA Fikom Unpad di tahun 2026," kata Hensa.
Rocky Gerung, yang juga hadir sebagai pembicara pada acara ini memberikan pandangan lain soal komunikasi. Menurutnya, komunikasi harusnya menjadi cara untuk berargumen dan menyamakan pendapat, terutama dalam bernegara.
"Komunikasi kan artinya mengaktifkan reason untuk memperoleh kesamaan argumentasi," kata Rocky.
Sementara Sabrang Mowo Damar Panuluh, tenaga ahli Kementerian Pertahanan menekankan bahwa komunikasi harus berbasis fakta, meski tidak bisa menyenangkan semua orang.
"Komunikasi memang bukan alat untuk memuaskan semua pihak... utilitas utamanya kan menyampaikan informasi satu sama sama lain," jelas Sabrang.
Penulis Maman Suherman berpendapat, komunikasi seharusnya menjadi alat bagi satu pihak untuk mendengar lebih dalam ke pihak-pihak yang selama ini tidak terdengar suaranya.
"Komunikasi harus mulai mendengar yang tidak viral, karena kalau hanya ikut yang viral akan selamanya kita hanya mengikuti tren-tren di media sosial," pungkasnya.
