Berita

Peta Pulau Nunukan Indonesia dan Sebatik Malaysia (Foto: GBP)

Dunia

ISWAMI Minta Media Tak Bangun Narasi Keliru soal Perbatasan RI-Malaysia

SABTU, 24 JANUARI 2026 | 20:54 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia (ISWAMI) meminta media massa di kedua negara menyajikan narasi yang akurat dan berimbang terkait penyelesaian perbatasan darat sektor Sabah-Kalimantan Utara (Kaltara).

Presiden ISWAMI Malaysia, Datuk Ahmad Zaini Kamaruzzaman, menegaskan proses negosiasi penetapan dan pengukuran area Outstanding Boundary Problems (OBP) berlangsung secara harmonis, tanpa didasarkan pada prinsip timbal balik, kompensasi, maupun untung-rugi.

“ISWAMI berharap media massa memberikan laporan yang akurat dan jujur, mematuhi prinsip serta etika jurnalistik, dan tidak membangun narasi yang dapat mengaburkan hubungan baik kedua negara,” ujar Ahmad Zaini dalam keterangannya pada Sabtu, 24 Januari 2026.


Ia juga menyinggung pemberitaan media RI yang menyebut Malaysia menyerahkan 5.207 hektare lahan kepada Indonesia sebagai kompensasi tiga desa di wilayah Nunukan. 

Menurut Kementerian Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia (Natural Resources and Environmental Sustainability/NRES) informasi tersebut tidak benar.

NRES menjelaskan, penyelesaian pengukuran perbatasan darat dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Indonesia–Malaysia pada 18 Februari 2025, setelah melalui proses negosiasi teknis yang komprehensif dan transparan selama lebih dari 45 tahun.

Kesepakatan untuk mempercepat penyelesaian perbatasan darat sektor Sabah–Kaltara sendiri disebut telah disepakati dalam kunjungan kenegaraan mantan Presiden Joko Widodo ke Malaysia pada 8 Juni 2023. Proses negosiasi turut melibatkan Pemerintah Negara Bagian Sabah sebagai bagian dari delegasi Malaysia.

“ISWAMI yakin para pemimpin kedua negara menempuh pendekatan diplomatik berlandaskan niat baik dan persahabatan,” tegas Ahmad Zaini.

ISWAMI juga berharap pemerintah Indonesia dan Malaysia dapat memberikan pengarahan khusus kepada media guna memperjelas isu perbatasan tersebut, sehingga informasi yang disampaikan ke publik tidak menimbulkan spekulasi negatif.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

UPDATE

Teddy dan Fadli Zon Saling Bagi Tugas saat Kunjungan PM Modi

Minggu, 12 Juli 2026 | 10:16

Penegak Hukum Lebih Baik Saling Bongkar Kasus daripada Lindungi Koruptor

Minggu, 12 Juli 2026 | 10:10

Momen Delegasi RI Ziarah ke Makam Ali Khamenei di Mashhad

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:47

Pesan Prabowo ke Aparat Bukan Teguran Biasa Melainkan Instruksi Moral

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:34

Bahlil Bidik Penambahan Kursi Golkar di 2029

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:16

KPK Hormati Proses Hukum Kasus Febrie Adriansyah

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:10

Konflik Memanas, AS Bombardir Iran Lagi setelah Selat Hormuz Ditutup

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:50

Penanganan Kasus Korupsi Jangan Ganggu Kekompakan Polri-Kejagung

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:33

Kolaborasi UI-Tsinghua Buka Jalan Produksi Vaksin Dengue Buatan Indonesia

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:15

Kasus Febrie Harus Diselesaikan Lewat Jalur Hukum Bukan Lobi Politik

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:07

Selengkapnya