Berita

Peta Pulau Nunukan Indonesia dan Sebatik Malaysia (Foto: GBP)

Dunia

ISWAMI Minta Media Tak Bangun Narasi Keliru soal Perbatasan RI-Malaysia

SABTU, 24 JANUARI 2026 | 20:54 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia (ISWAMI) meminta media massa di kedua negara menyajikan narasi yang akurat dan berimbang terkait penyelesaian perbatasan darat sektor Sabah-Kalimantan Utara (Kaltara).

Presiden ISWAMI Malaysia, Datuk Ahmad Zaini Kamaruzzaman, menegaskan proses negosiasi penetapan dan pengukuran area Outstanding Boundary Problems (OBP) berlangsung secara harmonis, tanpa didasarkan pada prinsip timbal balik, kompensasi, maupun untung-rugi.

“ISWAMI berharap media massa memberikan laporan yang akurat dan jujur, mematuhi prinsip serta etika jurnalistik, dan tidak membangun narasi yang dapat mengaburkan hubungan baik kedua negara,” ujar Ahmad Zaini dalam keterangannya pada Sabtu, 24 Januari 2026.


Ia juga menyinggung pemberitaan media RI yang menyebut Malaysia menyerahkan 5.207 hektare lahan kepada Indonesia sebagai kompensasi tiga desa di wilayah Nunukan. 

Menurut Kementerian Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia (Natural Resources and Environmental Sustainability/NRES) informasi tersebut tidak benar.

NRES menjelaskan, penyelesaian pengukuran perbatasan darat dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Indonesia–Malaysia pada 18 Februari 2025, setelah melalui proses negosiasi teknis yang komprehensif dan transparan selama lebih dari 45 tahun.

Kesepakatan untuk mempercepat penyelesaian perbatasan darat sektor Sabah–Kaltara sendiri disebut telah disepakati dalam kunjungan kenegaraan mantan Presiden Joko Widodo ke Malaysia pada 8 Juni 2023. Proses negosiasi turut melibatkan Pemerintah Negara Bagian Sabah sebagai bagian dari delegasi Malaysia.

“ISWAMI yakin para pemimpin kedua negara menempuh pendekatan diplomatik berlandaskan niat baik dan persahabatan,” tegas Ahmad Zaini.

ISWAMI juga berharap pemerintah Indonesia dan Malaysia dapat memberikan pengarahan khusus kepada media guna memperjelas isu perbatasan tersebut, sehingga informasi yang disampaikan ke publik tidak menimbulkan spekulasi negatif.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Zulhas Prediksi 15 Tahun Lagi Terjadi Perang Pangan

Jumat, 06 Maret 2026 | 22:17

Outlook Utang Dipangkas, Menkeu Purbaya Ngaku Salah

Jumat, 06 Maret 2026 | 22:08

Ketum Golkar Tak Mau Dengar Kabar Tersangka Fadia Arafiq

Jumat, 06 Maret 2026 | 21:53

Indonesia Lebih Baik Ikut Menentukan Perdamaian, Zulhas: Ketimbang Nggak Bisa Apa-apa

Jumat, 06 Maret 2026 | 21:42

Resmi! Anak di Bawah Umur 16 Tahun Dilarang Main Medsos dan Roblox

Jumat, 06 Maret 2026 | 21:37

Soal Nasib Selat Hormuz, Iran: Silakan Tanya Amerika Serikat

Jumat, 06 Maret 2026 | 21:26

Purbaya Heran Fitch Pangkas Outlook Utang RI Saat Negara Lain Defisit Lebih Tinggi

Jumat, 06 Maret 2026 | 21:05

Menko Airlangga Putar Otak Antisipasi Konflik Timteng

Jumat, 06 Maret 2026 | 21:05

Bahlil: Bagi Golkar, Lailatul Qadar Itu Kursi Bertambah

Jumat, 06 Maret 2026 | 20:37

Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2026 Capai 5,5 Persen

Jumat, 06 Maret 2026 | 20:17

Selengkapnya