Ilustrasi (RMOL via Gemini AI)
Pemerintah Amerika Serikat (AS) dikebarkan sedang mempertimbangkan blokade total impor minyak ke Kuba untuk menekan negara tersebut hingga ke titik terlemah.
Menurut laporan Politico yang dikutip Sabtu, 24 Januari 2026, rencana tersebut didorong oleh sejumlah pejabat di pemerintahan Presiden Donald Trump yang dikenal kritis terhadap pemerintah Kuba, dan didukung oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio.
Namun, menurut sumber anonim, Trump belum mengambil keputusan akhir terkait kebijakan ini.
Pekan lalu, Trump telah mengumumkan penghentian pengiriman minyak Venezuela ke Kuba. Seorang sumber menyebutkan bahwa jika blokade total diberlakukan, Kuba akan berada dalam kondisi “cekikan penuh” yang dimaksudkan untuk menjatuhkan rezim yang berkuasa.
Sejak 1960-an, Kuba memang telah berada di bawah embargo perdagangan AS. Namun, negara itu belum pernah menghadapi ancaman blokade angkatan laut AS sejak krisis rudal tahun 1962, ketika Presiden John F. Kennedy memberlakukan “karantina” laut selama 13 hari untuk mencegah pengiriman rudal Soviet ke Kuba.
Situasi ini memanas setelah Trump, menyusul penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro awal bulan ini, menyatakan bahwa Kuba bisa menjadi target berikutnya. Trump bahkan mendesak Havana untuk “membuat kesepakatan sebelum terlambat”, tanpa menjelaskan isi kesepakatan yang dimaksud.
Marco Rubio memperkuat pernyataan tersebut dengan mengatakan kepada NBC News, “Jika saya berada di Havana dan menjadi bagian dari pemerintahan, saya akan merasa khawatir.”
Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menanggapi ancaman ini dengan tegas. Ia mengatakan bahwa Kuba adalah “negara yang bebas, merdeka, dan berdaulat”, serta menolak adanya campur tangan asing dalam urusan dalam negeri negaranya.
Sementara itu, Wall Street Journal melaporkan bahwa pemerintahan Trump tengah mempersiapkan upaya penggulingan rezim sebelum akhir tahun 2026. Pejabat AS disebut telah bertemu dengan kelompok pengasingan Kuba dan organisasi sipil di Miami serta Washington untuk mencari figur di dalam pemerintahan Havana yang bersedia “membuat kesepakatan”.
Laporan Politico menguatkan hal tersebut. Salah satu sumber bahkan menyebut bahwa kejatuhan pemerintahan Diaz-Canel adalah akan terjadi tahun 2026.
