Berita

Pengamat politik Citra Institute, Yusak Farchan. (Foto: Dokumen RMOL)

Politik

Pemerintahan Presiden Prabowo Bukan Reinkarnasi Orde Baru

JUMAT, 23 JANUARI 2026 | 13:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kepastian bahwa sistem pemilihan presiden (pilpres) tetap dilakukan secara langsung pada 2029 membantah anggapan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan reinkarnasi rezim Orde Baru (Orba).

Pengamat politik Yusak Farchan menilai penegasan tersebut, yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menunjukkan sikap tegas menolak wacana pengalihan pemilihan presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

“Dengan penegasan tersebut, saya kira pemerintahan Prabowo tidak bisa disebut sebagai reinkarnasi Orde Baru,” ujar Yusak kepada RMOL, Jumat 23 Januari 2026.


Menurut Yusak, pernyataan Dasco yang membantah isu pilpres melalui MPR sejalan dengan kehendak masyarakat. Ia menilai pemerintahan Presiden Prabowo tetap memegang teguh prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi elektoral.

“Keresahan banyak pihak yang tidak menginginkan Presiden dipilih oleh MPR sudah dijawab oleh Don Dasco,” tutur Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) tersebut.

Ia menambahkan, pernyataan Dasco dapat menjadi jaminan politik bahwa tidak ada agenda tersembunyi untuk mengubah mekanisme pemilihan presiden.

“Kalau Don Dasco yang bicara, saya kira itu sudah menjadi semacam garansi, jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan,” lanjutnya.

Lebih jauh, Yusak menilai penegasan bahwa presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat memberikan kepastian bahwa pemerintah dan DPR tidak berniat mengubah sistem pilpres.

“Tentu kita menyambut gembira penegasan tersebut, karena negara tetap menjamin terpenuhinya hak-hak politik rakyat, yaitu hak untuk memilih Presiden,” tandasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Wabah DBD Bangladesh Makin Parah, 42.590 Dirawat dan 117 Lainnya Meninggal Dunia

Senin, 07 September 2026 | 12:27

Purbaya Ajukan Anggaran Kemenkeu Rp49,8 Triliun di 2027

Senin, 07 September 2026 | 12:14

Public Expose Live 2026, 45 Emiten Siap Buka Kinerja dan Prospek Usaha

Senin, 07 September 2026 | 12:04

Kini Giliran Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu Dipanggil KPK

Senin, 07 September 2026 | 11:53

Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:41

Wamenhaj Tekankan Revitalisasi KBIHU dan Pelindungan Jemaah dari Travel Bermasalah

Senin, 07 September 2026 | 11:33

Harga Minyak Naik Lagi Sentuh Level 96 Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:25

Ombudsman Soroti Peredaran Narkoba dan Pungli di Lapas

Senin, 07 September 2026 | 11:21

Cadangan Devisa RI Agustus 2026 Capai Rp2.582 Triliun, Naik 1,2 Miliar Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:19

Belanja Mitigasi Jadi Investasi Hadapi Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:12

Selengkapnya