Berita

Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Politik

Dirres PPA dan PPO Harus Ada di Semua Satuan Polda

KAMIS, 22 JANUARI 2026 | 20:12 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Aktivis kawakan sekaligus Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama meminta agar Direktorat Reserse dan Satuan Reserse Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) harus ada di semua satuan Polda di Indonesia.

"Jangan hanya 11 Polda tapi segera dibentuk di semua satuan Polda di Indonesia,” tegas Sandri kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 22 Januari 2026.

Direktur Haidar Alwi Institut ini, menjelaskan bahwa untuk merespons kompleksitas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan langkah maju ditengah berbagai kasus kekerasan terhadap anak dibawa umur.


"Coba bayangkan selamanya 2025, 31.947 kasus kekerasan, 27.568 korban perempuan. Jenis tertinggi: Seksual (12.398), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (7.587), Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) (2.866), ini harus direspons serius di semua satuan kepolisian di daerah,” jelasnya.

Sandri mengatakan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini terjadi dimana-mana, sehingga Dirres PPA-PPO harus ada di semua satuan Polda.

"Di Maluku misalnya kasus kekerasan guru terhadap murid lebih dari 10 kasus dalam setahun, ini contohnya bahwa persoalan ini terjadi di semua wilayah di Indonesia," papar dia.

Sandri juga menegaskan bahwa tugas dari Dirres PPA dan PPO bersama kementerian terkait bukan saja soal penindakan hukum namun pengayoman dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

“Terutama perempuan dan anak juga harus gencar tersosialisasi agar masyarakat memiliki pengetahuan soal tindak pidana ini,” tegasnya lagi.

Sandri mengatakan bahwa media sosial adalah bagian dari faktor yang bisa berimplikasi pada pola kehidupan bersosial bagi masyarakat, lingkungan dan keluarga sehingga berimplikasi pada kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang. 

"Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari tekanan ekonomi, pola asuh dalam keluarga, hingga pengaruh media sosial dan lingkungan, sehingga saya minta agar harus gencar terkampanyekan secara sistematis, untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan maupun anak," pungkas dia.


Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya