Berita

Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Politik

Dirres PPA dan PPO Harus Ada di Semua Satuan Polda

KAMIS, 22 JANUARI 2026 | 20:12 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Aktivis kawakan sekaligus Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama meminta agar Direktorat Reserse dan Satuan Reserse Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) harus ada di semua satuan Polda di Indonesia.

"Jangan hanya 11 Polda tapi segera dibentuk di semua satuan Polda di Indonesia,” tegas Sandri kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 22 Januari 2026.

Direktur Haidar Alwi Institut ini, menjelaskan bahwa untuk merespons kompleksitas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan langkah maju ditengah berbagai kasus kekerasan terhadap anak dibawa umur.


"Coba bayangkan selamanya 2025, 31.947 kasus kekerasan, 27.568 korban perempuan. Jenis tertinggi: Seksual (12.398), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (7.587), Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) (2.866), ini harus direspons serius di semua satuan kepolisian di daerah,” jelasnya.

Sandri mengatakan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini terjadi dimana-mana, sehingga Dirres PPA-PPO harus ada di semua satuan Polda.

"Di Maluku misalnya kasus kekerasan guru terhadap murid lebih dari 10 kasus dalam setahun, ini contohnya bahwa persoalan ini terjadi di semua wilayah di Indonesia," papar dia.

Sandri juga menegaskan bahwa tugas dari Dirres PPA dan PPO bersama kementerian terkait bukan saja soal penindakan hukum namun pengayoman dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

“Terutama perempuan dan anak juga harus gencar tersosialisasi agar masyarakat memiliki pengetahuan soal tindak pidana ini,” tegasnya lagi.

Sandri mengatakan bahwa media sosial adalah bagian dari faktor yang bisa berimplikasi pada pola kehidupan bersosial bagi masyarakat, lingkungan dan keluarga sehingga berimplikasi pada kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang. 

"Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari tekanan ekonomi, pola asuh dalam keluarga, hingga pengaruh media sosial dan lingkungan, sehingga saya minta agar harus gencar terkampanyekan secara sistematis, untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan maupun anak," pungkas dia.


Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Bukan Indonesia yang Bebaskan Flotilla dari Israel

Sabtu, 23 Mei 2026 | 01:30

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

PalmCo Genjot Transformasi Kebun Rakyat Atasi Stagnasi Produksi Sawit

Senin, 25 Mei 2026 | 22:17

Agustina Dorong Denok Kenang Jadi Wajah Baru Semarang

Senin, 25 Mei 2026 | 22:12

Alarm Administrasi Publik

Senin, 25 Mei 2026 | 22:05

Daging Kurban Presiden dan Wapres di Istiqlal akan Disalurkan ke Pesantren

Senin, 25 Mei 2026 | 21:49

Jemaah Haji Diminta Disiplin dan Jaga Kesehatan Menuju Arafah

Senin, 25 Mei 2026 | 21:38

Majelis Etik Ombudsman Dalami Dugaan Pelanggaran Hery Susanto

Senin, 25 Mei 2026 | 21:32

Standardisasi Kemasan ala Kemenkes Berpotensi Picu Dampak Sosial Ekonomi

Senin, 25 Mei 2026 | 21:27

Dilema Etis Keterbatasan Fiskal Sektor Kesehatan

Senin, 25 Mei 2026 | 21:26

Walikota Agustina Sambut Biksu Thudong di Pelataran Masjid Semarang

Senin, 25 Mei 2026 | 21:10

Jadwal Lengkap Piala Dunia 2026: Pesta Bola Terbesar Siap Mengguncang Benua Amerika

Senin, 25 Mei 2026 | 20:19

Selengkapnya