Berita

Ilustrasi (RMOL/Reni Erina)

Bisnis

Laporan IMF 2025: Indonesia Berhasil Jaga Inflasi dan Disiplin Fiskal

KAMIS, 22 JANUARI 2026 | 12:01 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan rapor positif bagi perekonomian Indonesia. Dalam laporan Article IV Consultation 2025 yang dirilis baru-baru ini, IMF menilai Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan tetap kuat meski situasi ekonomi global sedang dipenuhi ketidakpastian.

Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi kebijakan yang kredibel, mulai dari inflasi yang terkendali hingga sektor keuangan yang kokoh. 

Bank Indonesia (BI) menyambut baik hasil asesmen tersebut sebagai bukti efektivitas kolaborasi antarlembaga di tanah air.


Dewan Direktur IMF menyoroti lima keberhasilan utama otoritas Indonesia. 

Pertama, Pengendalian Inflasi dan Kebijakan Moneter. Langkah BI menjaga inflasi tetap sasaran serta kebijakan pelonggaran moneter hingga 2025 dinilai sangat tepat untuk memacu pertumbuhan.

Kedua, Efisiensi Pasar Keuangan. Adanya kemajuan signifikan dalam pendalaman pasar keuangan yang membuat transmisi kebijakan moneter menjadi lebih efektif.

Ketiga, Stabilitas Sektor Keuangan. Ketahanan sektor keuangan tetap terjaga berkat pengawasan ketat dan regulasi yang terus diperkuat.

Keempat, Disiplin Fiskal. Pemerintah dianggap konsisten menjalankan kebijakan fiskal yang berhati-hati dan patuh pada aturan yang ada.

Kelima, Visi Indonesia Emas 2045. Reformasi struktural yang dijalankan saat ini dinilai sudah selaras dengan target jangka panjang Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi.

IMF memprediksi ekonomi Indonesia akan terus melaju dengan angka pertumbuhan sebesar 5,0 persen pada 2025 dan meningkat tipis menjadi 5,1 persen pada 2026.

Namun, Indonesia tetap diminta waspada terhadap beberapa risiko eksternal, seperti; ketegangan perdagangan global, ketidakpastian ekonomi dunia yang fluktuatif, dan gejolak di pasar keuangan internasional.

Untuk menjaga momentum positif ini, IMF menyarankan agar Indonesia tetap mengandalkan kebijakan moneter berbasis data (data-driven). Selain itu, percepatan reformasi struktural diperlukan untuk memperkuat tata kelola, integrasi perdagangan, serta menciptakan iklim investasi yang lebih menarik.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Intervensi Prabowo soal Kabinet Jelang Pelantikan Presiden

Jumat, 03 Juli 2026 | 06:13

Sehina-hinanya, Serendah-rendahnya

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:48

Rezim Baru dan Kelahiran Organisasi Pemuda Paramiliter

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:41

Satu Polisi Tewas Dibacok saat Gerebek Bandar Sabu di Katingan

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:18

Jokowi Kecewa Berat Roy Suryo-Dokter Tifa Tak Ditahan

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:15

Jokowi Tidak Rela Kehilangan Kekuasaan

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:26

Spanyol Lolos ke 16 Besar setelah Gasak Austria 3-0

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:12

Raja Juli Antoni Dituntut Terbuka soal Kasus Bupati Kuansing

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:03

Flyover Latumenten Bisa Kurangi Kemacetan 40 Persen

Jumat, 03 Juli 2026 | 03:30

Sangat Aneh Kejaksaan Belum Periksa Jokowi

Jumat, 03 Juli 2026 | 03:17

Selengkapnya