Berita

Ilustrasi (RMOL/Reni Erina)

Bisnis

Laporan IMF 2025: Indonesia Berhasil Jaga Inflasi dan Disiplin Fiskal

KAMIS, 22 JANUARI 2026 | 12:01 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan rapor positif bagi perekonomian Indonesia. Dalam laporan Article IV Consultation 2025 yang dirilis baru-baru ini, IMF menilai Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan tetap kuat meski situasi ekonomi global sedang dipenuhi ketidakpastian.

Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi kebijakan yang kredibel, mulai dari inflasi yang terkendali hingga sektor keuangan yang kokoh. 

Bank Indonesia (BI) menyambut baik hasil asesmen tersebut sebagai bukti efektivitas kolaborasi antarlembaga di tanah air.


Dewan Direktur IMF menyoroti lima keberhasilan utama otoritas Indonesia. 

Pertama, Pengendalian Inflasi dan Kebijakan Moneter. Langkah BI menjaga inflasi tetap sasaran serta kebijakan pelonggaran moneter hingga 2025 dinilai sangat tepat untuk memacu pertumbuhan.

Kedua, Efisiensi Pasar Keuangan. Adanya kemajuan signifikan dalam pendalaman pasar keuangan yang membuat transmisi kebijakan moneter menjadi lebih efektif.

Ketiga, Stabilitas Sektor Keuangan. Ketahanan sektor keuangan tetap terjaga berkat pengawasan ketat dan regulasi yang terus diperkuat.

Keempat, Disiplin Fiskal. Pemerintah dianggap konsisten menjalankan kebijakan fiskal yang berhati-hati dan patuh pada aturan yang ada.

Kelima, Visi Indonesia Emas 2045. Reformasi struktural yang dijalankan saat ini dinilai sudah selaras dengan target jangka panjang Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi.

IMF memprediksi ekonomi Indonesia akan terus melaju dengan angka pertumbuhan sebesar 5,0 persen pada 2025 dan meningkat tipis menjadi 5,1 persen pada 2026.

Namun, Indonesia tetap diminta waspada terhadap beberapa risiko eksternal, seperti; ketegangan perdagangan global, ketidakpastian ekonomi dunia yang fluktuatif, dan gejolak di pasar keuangan internasional.

Untuk menjaga momentum positif ini, IMF menyarankan agar Indonesia tetap mengandalkan kebijakan moneter berbasis data (data-driven). Selain itu, percepatan reformasi struktural diperlukan untuk memperkuat tata kelola, integrasi perdagangan, serta menciptakan iklim investasi yang lebih menarik.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Rencana Insentif MBG Rp1 Triliun Tuai Kritik dari DPR

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15:47

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

UPDATE

IPW Desak Transparansi Penegakan Hukum Kasus 1.048 Ton Udang Impor di Jatim

Minggu, 01 November 2026 | 01:50

Langkah Polisi Tangani Kasus Perusakan Warung Mi Babi Sukoharjo Diapresiasi Warga

Minggu, 01 November 2026 | 01:24

Polda Metro Siap Dikritik Buntut Penyelenggaraan Deklarasi Sumpah Pemuda 29 Oktober

Minggu, 01 November 2026 | 00:43

Ramai Logo Muncul di TIME100 Next Gala, Danantara Bantah Bayar Dana Sponsorship

Minggu, 01 November 2026 | 00:16

Pengurus Baru SAPMA PP DKI Jakarta Siap Berkolaborasi dengan Pemprov

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 23:47

Polisi Tangkap Pelaku Penembakan di Kampung Ambon, Ini Motifnya

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 23:17

Winda Marfita Pastikan Tak Terlibat Kasus Investasi PT MBS yang Dilaporkan Nur Istianti

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22:57

Asrul Haruna Terpilih Sebagai Koorpresnas BEM PTMA Indonesia

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22:43

Rembuk Pemuda Himpun Aspirasi dari 29 Provinsi, Kukuhkan DPP Pertama

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22:32

PPP Maluku Tolak Pemberhentian Agus Suparmanto-Taj Yasin

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 21:44

Selengkapnya