Berita

Ilustrasi (RMOL/Reni Erina)

Bisnis

Laporan IMF 2025: Indonesia Berhasil Jaga Inflasi dan Disiplin Fiskal

KAMIS, 22 JANUARI 2026 | 12:01 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan rapor positif bagi perekonomian Indonesia. Dalam laporan Article IV Consultation 2025 yang dirilis baru-baru ini, IMF menilai Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan tetap kuat meski situasi ekonomi global sedang dipenuhi ketidakpastian.

Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi kebijakan yang kredibel, mulai dari inflasi yang terkendali hingga sektor keuangan yang kokoh. 

Bank Indonesia (BI) menyambut baik hasil asesmen tersebut sebagai bukti efektivitas kolaborasi antarlembaga di tanah air.


Dewan Direktur IMF menyoroti lima keberhasilan utama otoritas Indonesia. 

Pertama, Pengendalian Inflasi dan Kebijakan Moneter. Langkah BI menjaga inflasi tetap sasaran serta kebijakan pelonggaran moneter hingga 2025 dinilai sangat tepat untuk memacu pertumbuhan.

Kedua, Efisiensi Pasar Keuangan. Adanya kemajuan signifikan dalam pendalaman pasar keuangan yang membuat transmisi kebijakan moneter menjadi lebih efektif.

Ketiga, Stabilitas Sektor Keuangan. Ketahanan sektor keuangan tetap terjaga berkat pengawasan ketat dan regulasi yang terus diperkuat.

Keempat, Disiplin Fiskal. Pemerintah dianggap konsisten menjalankan kebijakan fiskal yang berhati-hati dan patuh pada aturan yang ada.

Kelima, Visi Indonesia Emas 2045. Reformasi struktural yang dijalankan saat ini dinilai sudah selaras dengan target jangka panjang Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi.

IMF memprediksi ekonomi Indonesia akan terus melaju dengan angka pertumbuhan sebesar 5,0 persen pada 2025 dan meningkat tipis menjadi 5,1 persen pada 2026.

Namun, Indonesia tetap diminta waspada terhadap beberapa risiko eksternal, seperti; ketegangan perdagangan global, ketidakpastian ekonomi dunia yang fluktuatif, dan gejolak di pasar keuangan internasional.

Untuk menjaga momentum positif ini, IMF menyarankan agar Indonesia tetap mengandalkan kebijakan moneter berbasis data (data-driven). Selain itu, percepatan reformasi struktural diperlukan untuk memperkuat tata kelola, integrasi perdagangan, serta menciptakan iklim investasi yang lebih menarik.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

UPDATE

Persib Naik Peringkat Usai Tahan Imbang Dewa United

Senin, 12 Oktober 2026 | 02:20

Menata Kembali Pendidikan Kita

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:58

Koperasi di Bima Sukses Produksi Garam Merah Putih

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:35

Golkar Perkenalkan Sistem Dapil Nasional, Begini Penjelasannya

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:15

Dua Tahun Prabowo-Gibran: Paradoks Kebijakan Pertahanan Negara

Senin, 12 Oktober 2026 | 00:48

Baintelkam Polri Alami Perombakan di Era Suyudi

Senin, 12 Oktober 2026 | 00:20

Taruna Merah Putih Gelar Taman Talks Kupas Masa Depan Kerja di Era AI

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:45

Polemik Revitalisasi Taman Coatesville, Warga Protes Bangunan 480 Meter Persegi

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:33

Pangandaran Run 2026 Rajut Kebersamaan TNI dan Rakyat

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:18

Manggala Agni Turun Tangan Padamkan Karhutla yang Mendekati Permukiman

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:07

Selengkapnya