Berita

Ilustrasi (RMOL/Reni Erina)

Bisnis

Laporan IMF 2025: Indonesia Berhasil Jaga Inflasi dan Disiplin Fiskal

KAMIS, 22 JANUARI 2026 | 12:01 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan rapor positif bagi perekonomian Indonesia. Dalam laporan Article IV Consultation 2025 yang dirilis baru-baru ini, IMF menilai Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan tetap kuat meski situasi ekonomi global sedang dipenuhi ketidakpastian.

Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi kebijakan yang kredibel, mulai dari inflasi yang terkendali hingga sektor keuangan yang kokoh. 

Bank Indonesia (BI) menyambut baik hasil asesmen tersebut sebagai bukti efektivitas kolaborasi antarlembaga di tanah air.


Dewan Direktur IMF menyoroti lima keberhasilan utama otoritas Indonesia. 

Pertama, Pengendalian Inflasi dan Kebijakan Moneter. Langkah BI menjaga inflasi tetap sasaran serta kebijakan pelonggaran moneter hingga 2025 dinilai sangat tepat untuk memacu pertumbuhan.

Kedua, Efisiensi Pasar Keuangan. Adanya kemajuan signifikan dalam pendalaman pasar keuangan yang membuat transmisi kebijakan moneter menjadi lebih efektif.

Ketiga, Stabilitas Sektor Keuangan. Ketahanan sektor keuangan tetap terjaga berkat pengawasan ketat dan regulasi yang terus diperkuat.

Keempat, Disiplin Fiskal. Pemerintah dianggap konsisten menjalankan kebijakan fiskal yang berhati-hati dan patuh pada aturan yang ada.

Kelima, Visi Indonesia Emas 2045. Reformasi struktural yang dijalankan saat ini dinilai sudah selaras dengan target jangka panjang Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi.

IMF memprediksi ekonomi Indonesia akan terus melaju dengan angka pertumbuhan sebesar 5,0 persen pada 2025 dan meningkat tipis menjadi 5,1 persen pada 2026.

Namun, Indonesia tetap diminta waspada terhadap beberapa risiko eksternal, seperti; ketegangan perdagangan global, ketidakpastian ekonomi dunia yang fluktuatif, dan gejolak di pasar keuangan internasional.

Untuk menjaga momentum positif ini, IMF menyarankan agar Indonesia tetap mengandalkan kebijakan moneter berbasis data (data-driven). Selain itu, percepatan reformasi struktural diperlukan untuk memperkuat tata kelola, integrasi perdagangan, serta menciptakan iklim investasi yang lebih menarik.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Setahun BPI Danantara Berdiri Justru Tambah Masalah

Rabu, 04 Maret 2026 | 00:07

Jangan Giring Struktural Polri ke Ranah Politik Praktis

Selasa, 03 Maret 2026 | 23:53

2 Kapal Tanker Pertamina dan Awaknya di Selat Hormuz Dipastikan Aman

Selasa, 03 Maret 2026 | 23:35

KPK Amankan BBE dan Mobil dari OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Selasa, 03 Maret 2026 | 23:30

Mutasi AKBP Didik ke Yanma untuk Administrasi Pemecatan

Selasa, 03 Maret 2026 | 23:09

SiCepat Ekspansi ke Segmen B2B, Retail, hingga Internasional

Selasa, 03 Maret 2026 | 23:07

GoTo Naikkan BHR Ojol, Cair Mulai Besok!

Selasa, 03 Maret 2026 | 23:01

Senator Dayat El: Pembangunan Indonesia Tak Boleh Tinggalkan Desa

Selasa, 03 Maret 2026 | 22:46

Kenapa Harus Ayatollah Khamenei?

Selasa, 03 Maret 2026 | 22:38

Naik Bus Pariwisata, 11 Orang Terjaring OTT Pekalongan Tiba di KPK

Selasa, 03 Maret 2026 | 22:13

Selengkapnya