Berita

Ilustrasi (RMOL/Reni Erina)

Bisnis

Laporan IMF 2025: Indonesia Berhasil Jaga Inflasi dan Disiplin Fiskal

KAMIS, 22 JANUARI 2026 | 12:01 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan rapor positif bagi perekonomian Indonesia. Dalam laporan Article IV Consultation 2025 yang dirilis baru-baru ini, IMF menilai Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan tetap kuat meski situasi ekonomi global sedang dipenuhi ketidakpastian.

Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi kebijakan yang kredibel, mulai dari inflasi yang terkendali hingga sektor keuangan yang kokoh. 

Bank Indonesia (BI) menyambut baik hasil asesmen tersebut sebagai bukti efektivitas kolaborasi antarlembaga di tanah air.


Dewan Direktur IMF menyoroti lima keberhasilan utama otoritas Indonesia. 

Pertama, Pengendalian Inflasi dan Kebijakan Moneter. Langkah BI menjaga inflasi tetap sasaran serta kebijakan pelonggaran moneter hingga 2025 dinilai sangat tepat untuk memacu pertumbuhan.

Kedua, Efisiensi Pasar Keuangan. Adanya kemajuan signifikan dalam pendalaman pasar keuangan yang membuat transmisi kebijakan moneter menjadi lebih efektif.

Ketiga, Stabilitas Sektor Keuangan. Ketahanan sektor keuangan tetap terjaga berkat pengawasan ketat dan regulasi yang terus diperkuat.

Keempat, Disiplin Fiskal. Pemerintah dianggap konsisten menjalankan kebijakan fiskal yang berhati-hati dan patuh pada aturan yang ada.

Kelima, Visi Indonesia Emas 2045. Reformasi struktural yang dijalankan saat ini dinilai sudah selaras dengan target jangka panjang Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi.

IMF memprediksi ekonomi Indonesia akan terus melaju dengan angka pertumbuhan sebesar 5,0 persen pada 2025 dan meningkat tipis menjadi 5,1 persen pada 2026.

Namun, Indonesia tetap diminta waspada terhadap beberapa risiko eksternal, seperti; ketegangan perdagangan global, ketidakpastian ekonomi dunia yang fluktuatif, dan gejolak di pasar keuangan internasional.

Untuk menjaga momentum positif ini, IMF menyarankan agar Indonesia tetap mengandalkan kebijakan moneter berbasis data (data-driven). Selain itu, percepatan reformasi struktural diperlukan untuk memperkuat tata kelola, integrasi perdagangan, serta menciptakan iklim investasi yang lebih menarik.

Populer

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

Pujian Anies ke JK Benamkan Ade Armando Cs

Senin, 18 Mei 2026 | 04:20

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya