Arifki Chaniago (Foto: Dok. pribadi)
Dukungan Partai Gerakan Rakyat terhadap Anies Baswedan serta dukungan Partai Gema Bangsa kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden dinilai bukan sekadar manuver internal partai baru. Langkah tersebut dipandang sebagai sinyal awal yang berpotensi memancing partai-partai lain untuk mulai mempersiapkan figur presidennya lebih dini menjelang Pilpres 2029.
Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, langkah ini dapat dibaca sebagai upaya menciptakan efek kejut dalam lanskap politik nasional.
“Deklarasi ini membuka ruang kompetisi lebih awal. Partai lain akan dipaksa berpikir ulang, apakah tetap menunggu momentum atau mulai mengamankan figur sejak sekarang,” ujar Arifki dalam keterangan resminya, Kamis, 22 Januari 2026.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) nol persen untuk Pilpres 2029 dinilai semakin memperkuat dinamika tersebut. Dengan PT nol persen, peluang tokoh baru dan kandidat alternatif untuk tampil di panggung nasional menjadi jauh lebih terbuka. Kondisi ini berpotensi mengubah strategi partai, dari sekadar pengusung menjadi produsen figur.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) nol persen untuk Pilpres 2029 dinilai semakin memperkuat dinamika tersebut. Dengan PT nol persen, peluang tokoh baru dan kandidat alternatif untuk tampil di panggung nasional menjadi jauh lebih terbuka. Kondisi ini berpotensi mengubah strategi partai, dari sekadar pengusung menjadi produsen figur.
Namun demikian, deklarasi Partai Gerakan Rakyat juga dinilai berpotensi mengganggu keseimbangan politik partai-partai yang sebelumnya mengusung Anies pada Pilpres 2024, khususnya Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera. Dukungan dini tersebut memunculkan dilema politik antara menjaga konsistensi sikap atau membuka opsi baru di tengah peta koalisi yang bergerak lebih cepat dari perkiraan.
“Secara tidak langsung, langkah ini seperti mengetuk pintu iman politik partai lain. Apakah mereka tetap menunggu konfigurasi besar terbentuk, atau mulai ‘curi start’ dengan mengampanyekan kadernya sendiri sejak awal,” kata Arifki.
Lebih jauh, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia itu menyebut efek kejut tersebut juga berpotensi memancing partai-partai koalisi pemerintah untuk mengevaluasi ulang strategi politiknya. Partai Kebangkitan Bangsa, misalnya, memiliki figur Muhaimin Iskandar, sementara Partai Demokrat memiliki Agus Harimurti Yudhoyono, baik sebagai capres maupun cawapres.
Dalam situasi PT nol persen, Arifki menilai pilihan untuk hanya menunggu kepastian sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2029, serta harus bersaing dengan Gibran Rakabuming Raka, berpotensi membuat posisi politik figur seperti Cak Imin dan AHY menjadi serba bimbang. Jika pada akhirnya tidak dipilih sebagai cawapres, keterlambatan mengambil langkah dinilai dapat membuat manuver politik mereka menjadi kurang leluasa.
“Ketika peluang mencalonkan presiden terbuka lebar, menempatkan diri hanya sebagai opsi cawapres justru bisa mengecilkan nilai tawar partai. PT nol persen seharusnya mendorong partai berani menguji kekuatan figurnya sendiri,” kata Arifki.
Efek lanjutan dari manuver Partai Gerakan Rakyat diperkirakan akan mendorong partai-partai lain untuk lebih berani menawarkan figur potensial dari internal kader, bukan sekadar menunggu figur eksternal. Pilpres 2029 pun dinilai mulai bergerak lebih cepat, bukan hanya sebagai agenda elektoral lima tahunan, melainkan sebagai arena kontestasi gagasan dan figur yang dimulai jauh sebelum tahapan resmi dimulai.
“Ini bukan soal siapa yang paling cepat mendeklarasikan, tetapi siapa yang paling siap membaca waktu sebagai variabel politik,” demikian Arifki.
