Berita

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (Foto: Dokumentasi RMOLJabar)

Nusantara

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

KAMIS, 22 JANUARI 2026 | 03:49 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) mendapat dukungan penuh untuk menghentikan alih fungsi lahan di Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC). 

Salah satunya datang dari Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara. Dukungan yang diberikan politisi Golkar itu bukan tanpa alasan, sebab didapati adanya aktivitas penambangan ilegal dan pembalakan liar di TNGC.

Bagi Iswara, alih fungsi lahan tersebut melanggar untuk kawasan khusus seperti Gunung Ciremai.


"Namanya saja sudah Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC). Jadi itu wilayah konservasi. Itu sudah pasti tidak boleh," ujar Iswara dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Rabu, 21 Januari 2026.

"Kita mendukung Pak Gubernur (Dedi Mulyadi) supaya menghentikan," kata Iswara.

Sebelumnya, kerusakan lingkungan di kawasan TNGC kian terang benderang usai inspeksi mendadak (sidak) Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi ke sejumlah titik beberapa waktu lalu.

Dalam sidak tersebut, KDM menemukan langsung aktivitas penambangan batu yang beroperasi di wilayah konservasi, tepatnya di Desa Padabeunghar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan.

Situasi itu memicu kemarahan Dedi Mulyadi. Pasalnya, aktivitas ekonomi tersebut dinilai berpotensi merusak TNGC sebagai ekosistem kawasan yang seharusnya dilindungi secara ketat.

Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 15 restoran yang beroperasi di wilayah Gunung Ciremai, termasuk perusahaan air minum. Namun demikian, pihak Pemprov Jabar mengaku belum bisa memastikan usaha mana saja yang terbukti melanggar ketentuan maupun berkontribusi langsung terhadap kerusakan lingkungan.

Di tengah sorotan publik, Pemprov Jabar menegaskan, memiliki landasan regulasi yang akan digunakan sebagai pijakan penindakan. Salah satunya adalah Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengendalian alih fungsi lahan.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya