Kemenbud Turun Tangan soal Keraton Surakarta Asal Bukan Konflik Keluarga

Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) menegaskan akan tetap turun tangan menjaga Keraton Surakarta sebagai cagar budaya nasional. 

Namun, Kemenbud dipastikan membatasi intervensi negara hanya pada urusan pelestarian dan akuntabilitas penggunaan dana publik, bukan konflik internal keluarga.

"Kita tentu peduli terhadap cagar budaya peringkat nasional, seperti Keraton Kasunanan Surakarta. Karena ini harus kita jaga, kita lindungi, kita kembangkan, kita manfaatkan sebagai warisan budaya kita," kata Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 21 Januari 2026.

Meski begitu, Fadli menegaskan, persoalan yang menyangkut dinamika internal keluarga keraton tetap diserahkan untuk dimusyawarahkan secara internal.

Menurut Fadli, negara berkepentingan memastikan keberlanjutan keraton sekaligus mencegah penyalahgunaan dana hibah. 

"Tidak bisa bantuan itu diserahkan kepada pribadi seperti yang selama ini terjadi," kata Fadli.

Ia menekankan bantuan pemerintah merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Terkait langkah Kemnbud menunjuk Panembahan Agung Tedjowulan sebagai penengah atau fasilitator, Fadli menganggap hal tersebut justru bertujuan untuk menjauhkan keraton dari perpanjangan konflik.

"Kita berharap kepada Panembahan Agung Tedjowulan ini menjadi mediator, asimilator untuk rembuk keluarga besar dari Keraton Kasunanan Surakarta," kata Fadli.