Berita

Logo KPK. (Foto: RMOL/Jamaludin)

Hukum

Kinerja KPK Perkuat Kepercayaan Publik Namun Gerus Wibawa Pemda

RABU, 21 JANUARI 2026 | 10:08 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi, khususnya di tingkat daerah, dinilai membawa dampak politik yang signifikan. 

Peneliti Politika Research & Consulting, Nurul Fatta, menilai bahwa rentetan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah dapat menimbulkan efek paradoks di mata publik.

“Dari perspektif politik, langkah tegas ini berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat dalam agenda pemberantasan korupsi. Sebaliknya, penangkapan kepala daerah secara beruntun dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah, khususnya di daerah yang kepala daerahnya bermasalah,” ujar Fatta kepada RMOL, Rabu, 21 Januari 2026.


Ia mengingatkan, apabila fenomena ini terus berulang tanpa diikuti pembenahan tata kelola pemerintahan daerah, publik berisiko menarik kesimpulan yang menyederhanakan persoalan.

“Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko memupuk apatisme politik, karena publik cenderung menyamaratakan bahwa seluruh pejabat publik tidak berbeda satu sama lain,” tegasnya.

Menurut Fatta, karena itu setiap kasus korupsi kepala daerah tidak boleh dipandang semata sebagai peristiwa hukum, melainkan juga peringatan politik yang serius. Ia menekankan pentingnya menjadikan penindakan KPK sebagai pelajaran bagi kepala daerah lain.

“Karena itu, kasus ini harus menjadi pelajaran penting bagi kepala daerah lain, terutama kader Gerindra, bahwa tidak ada perlindungan politik bagi praktik-praktik yang merugikan rakyat,” katanya.

Ia menegaskan, konsistensi penegakan hukum justru menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik yang tergerus akibat maraknya kasus korupsi di daerah.

“Penegakan hukum yang konsisten justru menjadi fondasi utama untuk memulihkan kepercayaan publik dan memperkuat demokrasi lokal,” pungkas Fatta.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya