Berita

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim

Hukum

Eks Dirjen PAUD Dikdasmen Akui Integritas Nadiem Sangat Kuat

SELASA, 20 JANUARI 2026 | 19:16 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen PAUD Dikdasmen sekaligus anggota Tim Teknis Analisa Kebutuhan Alat Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),  Hamid Muhammad, memberikan kesaksian dalam kasus dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan atau pengadaan Chromebook periode 2019–2022.

Dalam persidangan yang digelar di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tersebut, Hamid menjawab pertanyaan silang dari Nadiem Anwar Makarim mengenai dugaan adanya perintah melawan hukum serta penilaian terhadap integritas selama Nadiem menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

“Apakah saya pernah meminta Pak Hamid melakukan apa pun yang melawan hukum?” tanya Nadiem di ruang sidang. 


“Tidak,” jawab Hamid.

Nadiem kemudian menanyakan apakah Hamid pernah mencurigai adanya persoalan integritas selama masa jabatannya sebagai Mendikbudristek. Hamid pun kembali menjawab tidak. 

Pertanyaan selanjutnya menyangkut penilaian pribadi Hamid terhadap integritas Nadiem. 

“Apakah Pak Hamid merasa integritas saya sangat kuat?” tanya Nadiem.

“Iya,” jawab Hamid.

Hamid menyampaikan bahwa selama bekerja di lingkungan Kemendikbudristek, ia tidak pernah menerima arahan atau permintaan dari Nadiem yang mengarah pada pelanggaran hukum. Ia juga menyatakan tidak pernah memiliki keraguan terkait integritas pimpinan kementerian saat itu.

Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019–2022. 

Ia disebut memberikan arahan dan perintah agar pengadaan perangkat TIK di Kemendikbudristek mengarah pada satu produk tertentu, yakni perangkat berbasis Chrome yang merupakan produk Google.

Sidang perkara ini masih berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya untuk mendalami rangkaian kebijakan dan proses pengadaan dalam program tersebut.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Relawan Jokowi: Rismon Sianipar Pengecut!

Jumat, 13 Maret 2026 | 01:05

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

UPDATE

Prediksi Mossad Gagal, Netanyahu Disebut Murka ke Direktur Intelijen

Senin, 23 Maret 2026 | 13:39

Kasus Andrie Yunus Bisa Diusut Timwas Intelijen DPR

Senin, 23 Maret 2026 | 13:23

Pengamat: Trump Inkonsisten Soal Selat Hormuz

Senin, 23 Maret 2026 | 13:09

Daftar Negara yang Terancam Bangkrut Akibat Perang Iran

Senin, 23 Maret 2026 | 12:53

Gebrakan Xiaomi SU7 2026: Ludes 15 Ribu Unit dalam 34 Menit, Daya Jelajah Tembus 900 Km!

Senin, 23 Maret 2026 | 12:37

H+2 Lebaran, Emas Antam Turun Rp50 Ribu

Senin, 23 Maret 2026 | 12:35

WFH Jangan Ganggu Kinerja Perusahaan, DPR Minta Pemerintah Hati-hati

Senin, 23 Maret 2026 | 12:31

124 Perusahaan Truk Kena Sanksi Saat Lebaran, Mayoritas Pelanggaran ODOL

Senin, 23 Maret 2026 | 12:08

Menhub Siapkan Strategi Khusus Amankan Arus Balik Lebaran 1447 H Lintas Sumatra-Jawa

Senin, 23 Maret 2026 | 11:27

DJP: Aktivasi Akun Coretax Tembus 16,6 Juta, Lapor SPT Tahunan Capai 8,7 Juta

Senin, 23 Maret 2026 | 11:03

Selengkapnya