Berita

Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Rupiah Nyaris Rp17 Ribu, BI dan Pemerintah Jangan Bersikap Lembek

SELASA, 20 JANUARI 2026 | 15:47 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pelemahan nilai tukar rupiah harus segera direspons cepat oleh Bank Indonesia dan pemerintah agar tidak menggerus kepercayaan pasar.

Demikian disampaikan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menanggapi isu tekanan rupiah yang menembus kisaran Rp17.000 per dolar AS.

Misbakhun mengatakan, DPR melalui Komisi XI telah meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bergerak aktif merespons pelemahan rupiah. 


Sebab tanggung jawab utama stabilitas nilai tukar berada di Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

"Kita minta kepada Gubernur Bank Indonesia termasuk kepada seluruh stakeholder untuk melakukan upaya-upaya yang sungguh-sungguh," kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 20 Januari 2026.

Menurut Misbakhun, tekanan rupiah tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi domestik, karena indikator fundamental masih terjaga.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan cadangan devisa berada pada level yang solid.

Namun demikian, Misbakhun menilai, sentimen pasar menjadi faktor krusial yang harus segera dijawab oleh otoritas. DPR, katanya, mendorong adanya langkah nyata untuk meredam volatilitas dan memulihkan kepercayaan pelaku pasar. 

Terkait langkah konkret, Misbakhun menilai intervensi moneter tetap diperlukan sepanjang dilakukan secara terukur dan profesional, termasuk pemanfaatan cadangan devisa. 

"Penggunaan cadangan devisa yang terukur untuk melakukan intervensi itu kan adalah hal yang melumrah di dalam kebijakan moneter," kata Misbakhun.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya