Berita

Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Presiden Prancis Emmanuel Macron (Foto: ABC News)

Global

Prancis Tolak Gabung Hingga Kanada Ogah Bayar Kursi Dewan Perdamaian Gaza

SELASA, 20 JANUARI 2026 | 12:29 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Prancis menyatakan menolak bergabung dengan Board of Peace Gaza atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

Menurut laporan AFP, Prancis menilai mandat badan tersebut terlalu luas dan berpotensi menimbulkan masalah dalam tata kelola internasional.

"Prancis tidak bermaksud untuk menanggapi dengan baik undangan untuk bergabung dengan dewan tersebut," kata sumber yang dekat dengan Presiden Emmanuel Macron, seperti dikutip Selasa, 20 Januari 2026. 


Dewan itu awalnya dirancang untuk mengawasi pemerintahan dan rekonstruksi Gaza pascaperang. Namun, Prancis menilai piagam dewan tidak membatasi kewenangannya hanya pada wilayah Gaza. 

Sehingga menimbulkan pertanyaan besar, khususnya mengenai penghormatan terhadap prinsip dan struktur PBB.

Meski menolak bergabung, Prancis menegaskan tetap mendukung upaya perdamaian. Sumber dekat Macron mengatakan Prancis tetap sepenuhnya berkomitmen pada gencatan senjata di Gaza. 

Selain Prancis, negara lain seperti India juga dilaporkan menerima undangan untuk bergabung dalam dewan tersebut.

Kanada juga bersikap hati-hati, terutama terkait biaya keanggotaan. Seorang sumber pemerintah Kanada mengatakan negara itu tidak akan membayar 1 miliar dolar AS untuk menduduki kursi permanen Dewan Perdamaian Gaza. 

"Kanada tidak akan membayar untuk satu kursi di dewan, dan hal itu juga belum diminta dari Kanada saat ini," ungkap sumber tersebut kepada AFP. 

Sementara itu, Maroko justru menerima undangan Trump. Kementerian Luar Negeri Maroko menyatakan Raja Mohammed VI setuju bergabung sebagai anggota pendiri Board of Peace.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya