Berita

Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Presiden Prancis Emmanuel Macron (Foto: ABC News)

Dunia

Prancis Tolak Gabung Hingga Kanada Ogah Bayar Kursi Dewan Perdamaian Gaza

SELASA, 20 JANUARI 2026 | 12:29 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Prancis menyatakan menolak bergabung dengan Board of Peace Gaza atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

Menurut laporan AFP, Prancis menilai mandat badan tersebut terlalu luas dan berpotensi menimbulkan masalah dalam tata kelola internasional.

"Prancis tidak bermaksud untuk menanggapi dengan baik undangan untuk bergabung dengan dewan tersebut," kata sumber yang dekat dengan Presiden Emmanuel Macron, seperti dikutip Selasa, 20 Januari 2026. 


Dewan itu awalnya dirancang untuk mengawasi pemerintahan dan rekonstruksi Gaza pascaperang. Namun, Prancis menilai piagam dewan tidak membatasi kewenangannya hanya pada wilayah Gaza. 

Sehingga menimbulkan pertanyaan besar, khususnya mengenai penghormatan terhadap prinsip dan struktur PBB.

Meski menolak bergabung, Prancis menegaskan tetap mendukung upaya perdamaian. Sumber dekat Macron mengatakan Prancis tetap sepenuhnya berkomitmen pada gencatan senjata di Gaza. 

Selain Prancis, negara lain seperti India juga dilaporkan menerima undangan untuk bergabung dalam dewan tersebut.

Kanada juga bersikap hati-hati, terutama terkait biaya keanggotaan. Seorang sumber pemerintah Kanada mengatakan negara itu tidak akan membayar 1 miliar dolar AS untuk menduduki kursi permanen Dewan Perdamaian Gaza. 

"Kanada tidak akan membayar untuk satu kursi di dewan, dan hal itu juga belum diminta dari Kanada saat ini," ungkap sumber tersebut kepada AFP

Sementara itu, Maroko justru menerima undangan Trump. Kementerian Luar Negeri Maroko menyatakan Raja Mohammed VI setuju bergabung sebagai anggota pendiri Board of Peace.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Sambut Imlek

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:12

Warning Dua OTT

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:01

AS Kirim Pesawat Militer ke Greenland, Denmark Tambah Pasukan

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:41

Purbaya: Tukar Jabatan Kemenkeu-BI Wajar dan Seimbang

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:34

Sumbar Perlu Perencanaan Matang Tanggap Bencana

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:32

Stasiun MRT Harmoni Bakal Jadi Pusat Mobilitas dan Aktivitas Ekonomi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:29

Juda Agung Resign, Keponakan Prabowo Diusung Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:20

Kepala Daerah Harus Fokus Bekerja Bukan Cari Celah Korupsi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:16

Presiden Bulgaria Mundur di Tengah Krisis Politik

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:53

Bupati Pati Sudewo Cs Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:41

Selengkapnya