Berita

Kolase logo Partai Gema Bangsa (PGB) dan Partai Gerakan Rakyat (PGR). (Foto: RMOL)

Politik

Partai Baru Incar Kekuasaan Tanpa Ideologi Kuat

SELASA, 20 JANUARI 2026 | 10:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Analis politik Nurul Fatta menyoroti fenomena kehadiran partai politik baru di Indonesia. Terlebih, dua partai politik baru langsung mengunci dukungan kepada calon presiden.

Teranyar, Partai Gema Bangsa (PGB) secara terbuka menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto, sementara Partai Gerakan Rakyat (PGR) memposisikan diri sebagai partai pendukung Anies Baswedan untuk Pemilihan Presiden 2029.

Menurutnya, hampir semua partai baru saat ini mengusung semangat nasionalis religius atau religius nasionalis, namun tanpa ideologi yang jelas.


“Partai-partai ini mencoba merangkul semua golongan tanpa arah ideologis yang jelas, yang akhirnya membuat mereka terlihat seragam dan hanya pragmatis mmencari kekuasaan, yang kemudian ini disebut sebagai Catch-all party,” ujar Nurul Fatta kepada RMOL, Selasa, 20 Januari 2025.

Fatta menjelaskan dampaknya terhadap masyarakat cukup serius. Dengan tidak adanya keterikatan ideologis yang kuat, publik cenderung berpindah-pindah pilihan. 

Padahal, party ID atau loyalitas ideologis partai penting untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan arah tujuan negara.

“Kita membutuhkan partai yang lahir dari cleavage sosial yang jelas, seperti kelas tertentu, agama, pusat-daerah, sebab jika tidak ada cleavage baru, maka tidak ada basis elektoral baru,” jelas Fatta.

Menurutnya, bahkan partai yang seharusnya memiliki basis kuat seperti partai buruh pun menghadapi masalah fragmentasi. 

"Bahkan partai politik yang seharusnya memiliki basis elektoral yang kuat itu partai buruh, nyatanya buruh sendiri pun terfragmentasi. Ini masalah kita," ungkap Fatta.

Dia pun menekankan bahwa bagi partai baru, membangun ideologi yang jelas dan basis sosial yang nyata menjadi kunci agar tidak sekadar menjadi kendaraan pragmatis bagi elite politik, tapi benar-benar mampu memberi representasi bagi masyarakat.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya