Berita

Partai Gerakan Rakyat. (Foto: Antara)

Politik

Partai Baru Berisiko Bernasib Lebih Tragis daripada PSI

SELASA, 20 JANUARI 2026 | 08:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai politik baru seharusnya hadir sebagai wadah yang menawarkan gagasan dan alternatif bagi masyarakat. Namun, menjadi masalah ketika partai baru justru sejak awal menyatakan dukungan kepada pemerintahan atau penguasa, seperti yang dilakukan Partai Gema Bangsa.

“Ini menimbulkan pertanyaan mendasar, partai ini dibentuk untuk mengabdi kepada masyarakat, atau sekadar mencari posisi kekuasaan?” ujar  Pengamat politik dari Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta, kepada RMOL, Selasa, 20 Januari 2026.

Menurut Fatta, partai-partai baru yang tidak memiliki keberanian menjadi penyeimbang kekuasaan, atau berdirinya tidak menentang kekuasaan, cenderung sulit mendapatkan perhatian publik. Rakyat, kata dia, membutuhkan gagasan baru, bukan sekadar partai baru.


Fakta internasional menunjukkan pola serupa. Partai-partai yang mengambil posisi berseberangan dengan kekuasaan justru lebih mudah mendapat dukungan publik dan berpeluang menjadi partai penguasa. Contohnya, Forward Party di Tailan serta sejumlah partai progresif di Amerika Latin dan Eropa Timur.

Fatta juga menyoroti Partai Gerakan Rakyat yang diasosiasikan dengan Anies Baswedan. Jika partai ini hanya menjadi kendaraan elektoral personal, tanpa institusionalisasi ideologi dan kaderisasi yang kuat, maka risikonya besar.

“Tanpa institusionalisasi ideologi dan kaderisasi yang kuat, maka partai baru berisiko bernasib lebih tragis daripada PSI, Partai Buruh dan semacamnya, akan lebih mudah gulung tikar duluan,” tegas Fatta.

Maka dari itu, partai baru harus memiliki keberanian menawarkan ide berbeda dan membangun sistem kaderisasi yang solid menjadi kunci untuk bertahan dan memperoleh legitimasi publik. Tanpa itu, keberadaan partai baru hanya menjadi sekadar nama, bukan kekuatan politik yang berarti.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya