Berita

Partai Gerakan Rakyat. (Foto: Antara)

Politik

Partai Baru Berisiko Bernasib Lebih Tragis daripada PSI

SELASA, 20 JANUARI 2026 | 08:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai politik baru seharusnya hadir sebagai wadah yang menawarkan gagasan dan alternatif bagi masyarakat. Namun, menjadi masalah ketika partai baru justru sejak awal menyatakan dukungan kepada pemerintahan atau penguasa, seperti yang dilakukan Partai Gema Bangsa.

“Ini menimbulkan pertanyaan mendasar, partai ini dibentuk untuk mengabdi kepada masyarakat, atau sekadar mencari posisi kekuasaan?” ujar  Pengamat politik dari Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta, kepada RMOL, Selasa, 20 Januari 2026.

Menurut Fatta, partai-partai baru yang tidak memiliki keberanian menjadi penyeimbang kekuasaan, atau berdirinya tidak menentang kekuasaan, cenderung sulit mendapatkan perhatian publik. Rakyat, kata dia, membutuhkan gagasan baru, bukan sekadar partai baru.


Fakta internasional menunjukkan pola serupa. Partai-partai yang mengambil posisi berseberangan dengan kekuasaan justru lebih mudah mendapat dukungan publik dan berpeluang menjadi partai penguasa. Contohnya, Forward Party di Tailan serta sejumlah partai progresif di Amerika Latin dan Eropa Timur.

Fatta juga menyoroti Partai Gerakan Rakyat yang diasosiasikan dengan Anies Baswedan. Jika partai ini hanya menjadi kendaraan elektoral personal, tanpa institusionalisasi ideologi dan kaderisasi yang kuat, maka risikonya besar.

“Tanpa institusionalisasi ideologi dan kaderisasi yang kuat, maka partai baru berisiko bernasib lebih tragis daripada PSI, Partai Buruh dan semacamnya, akan lebih mudah gulung tikar duluan,” tegas Fatta.

Maka dari itu, partai baru harus memiliki keberanian menawarkan ide berbeda dan membangun sistem kaderisasi yang solid menjadi kunci untuk bertahan dan memperoleh legitimasi publik. Tanpa itu, keberadaan partai baru hanya menjadi sekadar nama, bukan kekuatan politik yang berarti.


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya