Berita

Anggota DPR RI Komisi VII, Hendry Munief. (Foto: Tim media PKS)

Politik

Pemda Jangan Hanya Andalkan Anggaran Negara

SELASA, 20 JANUARI 2026 | 07:21 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah daerah (pemda) didorong untuk tidak terus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kian menipis.

Anggota DPR RI Komisi VII, Hendry Munief, mengatakan, di tengah meningkatnya beban belanja daerah, sudah saatnya pemda lebih serius mengoptimalkan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif (ekraf), dan pariwisata berbasis lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. 

“Kalau semua sektor masih menunggu anggaran negara, pembangunan daerah akan jalan di tempat,” ujar Hendry Munief dalam keterangannya, dikutip di Jakarta, Selasa, 20 Januari 2026.


Dia menilai, sektor UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata justru memiliki daya tahan tinggi dan tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Ketiga sektor tersebut dapat tumbuh secara mandiri dengan dukungan ekosistem yang tepat serta kolaborasi dengan pihak swasta.

“UMKM, ekraf, dan pariwisata sudah terbukti bisa bergerak tanpa harus bergantung pada APBD. Peran pemerintah seharusnya lebih pada fasilitator, memastikan regulasi sederhana, perizinan mudah, dan tidak ada hambatan bagi swasta maupun pelaku usaha,” tegasnya.

Hendry menilai, kehadiran pemerintah tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk suntikan anggaran. Pemerintah daerah cukup menciptakan iklim usaha yang kondusif, membuka akses pasar, serta menjembatani kolaborasi antara pelaku UMKM, pelaku ekonomi kreatif, dan investor swasta.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya