Berita

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Wamendagri: RTRW Harus Dirombak Total Usai Banjir

SENIN, 19 JANUARI 2026 | 19:41 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Bencana banjir telah mengubah secara signifikan kondisi wilayah di sejumlah daerah, sehingga rencana tata ruang lama dinilai tidak lagi relevan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, banjir tidak hanya berdampak pada kehidupan warga, tetapi juga membuat pemerintah menata ulang kebijakan ruang agar tidak memicu bencana serupa di masa depan.

"Harus menyesuaikan apakah tetap sesuai dengan awal sebelum bencana atau jadi geser dikembalikan lagi," kata Bima saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Januari 2026. 


Bima menjelaskan, perubahan tersebut berdampak langsung pada penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Ia menilai perencanaan sebelum bencana tidak bisa serta-merta dipertahankan. 

Pemerintah, lanjut Bima, mendorong agar penataan ulang tata ruang sejalan dengan prinsip pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ia menyebut telah ada kesepakatan rapat untuk mempercepat koordinasi lintas kementerian. 

"Nah karena itu tadi salah satu kesepakatan rapat meminta agar Kemendagri dengan ATR-BPN ini melakukan koordinasi dan akselerasi terkait dengan penyusunan kembali RTRW, paling tidak akhir tahun ini," kata Bima.

Ia menyebut proses pemulihan terus berjalan, mulai dari pembangunan hunian sementara hingga relokasi warga dari wilayah rawan. Di sektor infrastruktur dasar, kondisi mulai membaik meski belum sepenuhnya pulih.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya