Berita

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Wamendagri: RTRW Harus Dirombak Total Usai Banjir

SENIN, 19 JANUARI 2026 | 19:41 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Bencana banjir telah mengubah secara signifikan kondisi wilayah di sejumlah daerah, sehingga rencana tata ruang lama dinilai tidak lagi relevan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, banjir tidak hanya berdampak pada kehidupan warga, tetapi juga membuat pemerintah menata ulang kebijakan ruang agar tidak memicu bencana serupa di masa depan.

"Harus menyesuaikan apakah tetap sesuai dengan awal sebelum bencana atau jadi geser dikembalikan lagi," kata Bima saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Januari 2026. 


Bima menjelaskan, perubahan tersebut berdampak langsung pada penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Ia menilai perencanaan sebelum bencana tidak bisa serta-merta dipertahankan. 

Pemerintah, lanjut Bima, mendorong agar penataan ulang tata ruang sejalan dengan prinsip pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ia menyebut telah ada kesepakatan rapat untuk mempercepat koordinasi lintas kementerian. 

"Nah karena itu tadi salah satu kesepakatan rapat meminta agar Kemendagri dengan ATR-BPN ini melakukan koordinasi dan akselerasi terkait dengan penyusunan kembali RTRW, paling tidak akhir tahun ini," kata Bima.

Ia menyebut proses pemulihan terus berjalan, mulai dari pembangunan hunian sementara hingga relokasi warga dari wilayah rawan. Di sektor infrastruktur dasar, kondisi mulai membaik meski belum sepenuhnya pulih.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya