Berita

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Wamendagri: RTRW Harus Dirombak Total Usai Banjir

SENIN, 19 JANUARI 2026 | 19:41 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Bencana banjir telah mengubah secara signifikan kondisi wilayah di sejumlah daerah, sehingga rencana tata ruang lama dinilai tidak lagi relevan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, banjir tidak hanya berdampak pada kehidupan warga, tetapi juga membuat pemerintah menata ulang kebijakan ruang agar tidak memicu bencana serupa di masa depan.

"Harus menyesuaikan apakah tetap sesuai dengan awal sebelum bencana atau jadi geser dikembalikan lagi," kata Bima saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Januari 2026. 


Bima menjelaskan, perubahan tersebut berdampak langsung pada penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Ia menilai perencanaan sebelum bencana tidak bisa serta-merta dipertahankan. 

Pemerintah, lanjut Bima, mendorong agar penataan ulang tata ruang sejalan dengan prinsip pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ia menyebut telah ada kesepakatan rapat untuk mempercepat koordinasi lintas kementerian. 

"Nah karena itu tadi salah satu kesepakatan rapat meminta agar Kemendagri dengan ATR-BPN ini melakukan koordinasi dan akselerasi terkait dengan penyusunan kembali RTRW, paling tidak akhir tahun ini," kata Bima.

Ia menyebut proses pemulihan terus berjalan, mulai dari pembangunan hunian sementara hingga relokasi warga dari wilayah rawan. Di sektor infrastruktur dasar, kondisi mulai membaik meski belum sepenuhnya pulih.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya