Berita

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Wamendagri: RTRW Harus Dirombak Total Usai Banjir

SENIN, 19 JANUARI 2026 | 19:41 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Bencana banjir telah mengubah secara signifikan kondisi wilayah di sejumlah daerah, sehingga rencana tata ruang lama dinilai tidak lagi relevan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, banjir tidak hanya berdampak pada kehidupan warga, tetapi juga membuat pemerintah menata ulang kebijakan ruang agar tidak memicu bencana serupa di masa depan.

"Harus menyesuaikan apakah tetap sesuai dengan awal sebelum bencana atau jadi geser dikembalikan lagi," kata Bima saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Januari 2026. 


Bima menjelaskan, perubahan tersebut berdampak langsung pada penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Ia menilai perencanaan sebelum bencana tidak bisa serta-merta dipertahankan. 

Pemerintah, lanjut Bima, mendorong agar penataan ulang tata ruang sejalan dengan prinsip pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ia menyebut telah ada kesepakatan rapat untuk mempercepat koordinasi lintas kementerian. 

"Nah karena itu tadi salah satu kesepakatan rapat meminta agar Kemendagri dengan ATR-BPN ini melakukan koordinasi dan akselerasi terkait dengan penyusunan kembali RTRW, paling tidak akhir tahun ini," kata Bima.

Ia menyebut proses pemulihan terus berjalan, mulai dari pembangunan hunian sementara hingga relokasi warga dari wilayah rawan. Di sektor infrastruktur dasar, kondisi mulai membaik meski belum sepenuhnya pulih.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya