Berita

Ilustrasi Pilkada. (Foto: Istimewa)

Politik

Pilkada via DPRD atau E-voting cuma Jalan Pintas Tanpa Selesaikan Masalah

SENIN, 19 JANUARI 2026 | 12:34 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Wacana Pilkada melalui DPRD maupun Pilkada langsung namun melalui e-voting, cenderung hanya sebagai jalan pintas tanpa menyelesaikan persoalan.

Pengamat politik Ubedilah Badrun menilai dua gagasan terkait sistem pelaksanaan pilkada tersebut, tidak menyelesaikan problem pelik di lapangan, yaitu terkait biaya politik yang mahal dan kebiasaan politik uang (money politics).

Terkait biaya politik yang mahal, pengamat yang akrab disapa Ubed ini mengaku tidak menemukan komitmen konkret dari partai politik (parpol) maupun elite yang ingin memberantas transaksional politik di Pilkada.


"Kalau partai berkuasa itu bisa, ngumpulin semua berantas ini (transaksional politik dan politik uang). Jadi nggak perlu beralih," kata Ubed kepada RMOL, Senin 19 Januari 2026.

Dosen ilmu politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu memandang, solusi praktis untuk tetap bisa menjaga kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya, bisa saja melalui e-voting. Namun menurutnya, tidak ada jaminan persoalan politik uang dan tranksaksional politik tidak terjadi di dalam prosesnya.

"Siapa yang bisa menjamin agar e-voting tidak ada gangguan. Hacker banyak sekali, sementara teknologi kita masih belum oke," kata Ubed.

Oleh karena itu, Ubed lebih mendorong adanya penguatan penegakan hukum Pilkada dalam rencana perubahan Undang-Undang (UU) Pilkada, daripada mencari jalan pintas untuk sistem pelaksanaan pilkada mendatang.

"Yang dipentingkan itu usaha untuk mengatasi problem itu," kata Ubed.

"Justru ini sudah kasih solusi yang bypass (jalan pintas). Kita malah akan mundur kembali ke masalah," sambungnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya