Pandji Pragiwaksono. (Foto: Istimewa)
“I disapprove of what you say, but I will defend to the death for your right to say it.”
UNGKAPAN klasik dari Evelyn Beatrice Hall (The Friends of Voltaire, 1906) ini relevan untuk membaca fenomena Pandji Pragiwaksono, seorang komika yang belakangan menjadi pusat perbincangan publik akibat kritik-kritiknya yang tajam terhadap dinamika sosial dan politik Indonesia.
Reaksi yang muncul terhadap Pandji bukan sekadar respons terhadap seorang pelawak, melainkan cerminan kondisi demokrasi kita saat ini, terutama dalam hal kebebasan berekspresi dan keberanian menyampaikan kebenaran.
Pandji tidak sekadar melucu. Humor dalam penampilannya berfungsi sebagai alat pedagogis dan politik: membuka ruang diskusi terhadap fakta-fakta yang selama ini dianggap kabur, tabu, atau sekadar gosip.
Dengan kecerdasan dan keberanian, Pandji merangkai potongan informasi yang tersebar di publik menjadi narasi yang runtut, lugas dan mudah dipahami publik.
Di titik inilah Pandji memainkan peran penting. Ia mengangkat apa yang sebelumnya hanya dibicarakan secara sembunyi-sembunyi ke ruang publik yang terbuka.
Banyak orang sebenarnya mengetahui fakta-fakta itu, tetapi memilih diam, entah karena takut, apatis, atau merasa tak berdaya. Pandji membongkar kebisuan itu.
Sebagaimana kritik pada umumnya, respons terhadap Pandji pun keras. Mereka yang merasa tersentuh, baik secara personal maupun institusional, merespons dengan kemarahan dan upaya pembungkaman. Panggung publik menjadi panas bukan karena fakta yang salah atau fitnah, melainkan karena fakta tersebut akhirnya diucapkan secara terang.
Menariknya, dan ini sisi yang paling mengkhawatirkan, bahwa serangan terhadap Pandji jarang menyentuh substansi kritik. Yang dipersoalkan justru cara penyampaiannya.
Di sinilah pola klasik pembungkaman kritik bekerja: ketika fakta sulit dibantah, maka gaya bicara dijadikan sasaran. Dalih etika, budaya ketimuran, dan kesopanan dimunculkan bukan untuk memperbaiki kualitas diskursus, melainkan untuk mengaburkan inti persoalan.
Pengaburan substansi dan kriminalisasi terhadap kritik serta upaya pelaporan hukum terhadap Pandji memperjelas persoalan ini. Tuduhan fitnah mencuat, meskipun tidak ada yang berani membuktikan.
Bahkan isu penistaan agama sempat diangkat. Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabarnya menolak tuduhan tersebut karena memang tidak ditemukan unsur penistaan agama.
Kegagalan untuk membuktikan kesalahan Pandji menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada apa yang ia katakan, melainkan pada keberanian ia mengatakannya. Kritik Panji dianggap berbahaya karena membuka tabir yang selama ini ditutup rapat.
Dalam demokrasi yang sehat, figur seperti Pandji justru dibutuhkan. Ia berperan sebagai pengganggu kenyamanan palsu, memaksa publik untuk berpikir, bersikap, dan tidak bersembunyi di balik apatisme.
Kritik yang disampaikan Pandji, meski membuat sebagian orang tidak nyaman, telah menjadi bagian dari mekanisme koreksi sosial dan politik.
Penolakan terhadap Pandji dengan mengalihkan isu ke soal etika dan cara bicara pada akhirnya justru memperlihatkan ketakutan terhadap transparansi. Ketika substansi dikalahkan oleh sensitivitas semu, maka demokrasi sedang sekarat.
Fenomena Pandji bukan sekadar tentang seorang komika yang kontroversial. Ia adalah cermin bagaimana kritik diperlakukan di negeri ini. Ketika kebenaran dianggap terlalu kasar untuk diucapkan, dan kejujuran dinilai tidak sopan, maka yang sesungguhnya terancam bukanlah etika, melainkan demokrasi itu sendiri.
Pandji, disadari atau tidak, telah menjalankan peran penting yaitu merawat demokrasi dengan cara menggugat para perusak negeri.
Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
