Anies Rasyid Baswedan saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Gerakan Rakyat. (Foto: Instagram Anies Baswedan)
Deklarasi dua partai politik baru yang langsung mengunci dukungan kepada calon presiden dinilai sebagai sinyal perubahan pola kontestasi politik nasional.
Teranyar, Partai Gema Bangsa (PGB) secara terbuka menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto, sementara Partai Gerakan Rakyat (PGR) memposisikan diri sebagai partai pendukung Anies Baswedan untuk Pemilihan Presiden 2029.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai langkah ini menunjukkan bahwa politik Indonesia memasuki era baru yang bisa disebut sebagai “early booking” Pilpres, di mana partai bahkan belum melewati verifikasi dan pemilu legislatif, tetapi sudah menjual arah dukungan presidensial.
“Ini bukan sekadar deklarasi dukungan, melainkan strategi branding. Partai baru hari ini tidak lagi menjual ideologi atau program, tetapi menjual kepastian, mereka berdiri di kubu siapa,” ujarnya kepada wartawan, Senin, 19 Januari 2026.
Menurutnya, fenomena ini menandai pergeseran fungsi partai politik. Jika sebelumnya partai menjadi arena kaderisasi dan perumusan gagasan, kini sebagian partai baru lahir justru sebagai instrumen elektoral untuk figur tertentu.
"Capres bukan hasil proses partai, melainkan titik awal kelahiran partai itu sendiri," katanya.
Deklarasi dini tersebut juga dibaca sebagai respons atas semakin padatnya pasar politik. Dengan banyaknya partai dan figur yang bersaing, partai baru memilih jalan pintas untuk langsung mengikat emosi pemilih lewat tokoh yang sudah dikenal publik.
“Dalam konteks ini, Pilpres 2029 diperlakukan seperti konser besar yang tiketnya dijual jauh-jauh hari. Siapa cepat memesan panggung, dia yang lebih dulu terlihat,” kata Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia ini.
Namun, strategi ini dinilai memiliki konsekuensi jangka panjang. Ketika identitas partai terlalu melekat pada satu figur, daya tawar partai bisa melemah jika dinamika politik berubah. Selain itu, ruang dialog kebijakan berisiko tergeser oleh narasi personalisasi politik yang berkepanjangan.
Arifki menambahkan, deklarasi cepat juga memperpanjang suhu kompetisi politik nasional. Polarisasi tidak lagi muncul menjelang pemilu, tetapi berpotensi menjadi latar permanen dalam kehidupan politik sehari-hari.
“Pilpres 2029 belum resmi dimulai, tetapi cara berpikir elite politik sudah berada di tahun itu. Ini pertanda bahwa siklus politik kita makin pendek, sementara masa kampanye makin panjang,” tandasnya.
