Berita

Hendarsam Marantoko. (Foto: Dok. Pribadi)

Publika

Dari Piring Makan ke Benteng Pertahanan Bangsa

MINGGU, 18 JANUARI 2026 | 22:43 WIB

DI tengah eskalasi konflik global, perang Ukraina, Timur Tengah, bahkan sampai Venezuela dan rapuhnya rantai pasok pangan dunia, ancaman terhadap Indonesia tidak selalu datang dalam bentuk senjata. 

Bagi negara kepulauan dengan ketergantungan logistik lintas wilayah, krisis pangan bisa menjadi bentuk perang paling senyap namun paling mematikan. 

Di titik inilah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menemukan makna strategisnya, bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan bagian dari arsitektur pertahanan semesta non-militer.


Dalam buku Paradoks Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan bahwa bangsa besar bisa runtuh bukan karena kekurangan senjata, tetapi karena rakyatnya lemah secara fisik, mental, dan ekonomi. 

Pandangan ini menjadi fondasi cara berpikir pertahanan yang holistik bahwa kekuatan negara bertumpu pada kualitas manusia dan daya tahan sistemnya.

MBG, dalam konteks ini, adalah investasi sumber daya manusia (SDM) jangka panjang. Anak-anak dengan gizi cukup hari ini adalah tenaga kerja, prajurit, ilmuwan, dan warga negara tangguh di masa depan. Tanpa fondasi gizi, bonus demografi justru berpotensi menjadi beban strategis.

Di sisi lain, MBG menciptakan tenaga kerja baru melalui dapur-dapur pangan yang tersebar di berbagai daerah. 

Dapur MBG berfungsi sebagai simpul ekonomi lokal, menyerap tenaga kerja, menggerakkan UMKM pangan, dan memperkuat ekonomi rakyat. Ini sejalan dengan gagasan Prabowo bahwa kemandirian bangsa harus dibangun dari produksi nasional, bukan impor permanen.

Lebih strategis lagi, MBG membangun ekosistem rantai pasok pangan berbasis wilayah. Prinsip pasokan dari sekitar dapur mendorong setiap daerah dan pulau untuk berdikari. 

Kalimantan, misalnya, harus mampu memenuhi kebutuhan beras, telur, dan dagingnya sendiri. Dalam logika perang non-senjata, ketahanan logistik dan pangan adalah garis pertahanan pertama.

Dalam berbagai pidatonya, Prabowo berulang kali mengingatkan bahwa perang modern sering dimenangkan tanpa tembakan, cukup dengan memutus suplai pangan dan energi. Dengan ketahanan pangan regional yang kuat, Indonesia tidak mudah diguncang konflik global.

Dengan demikian, MBG bukan hanya soal makan gratis, tetapi tentang menjaga bangsa tetap hidup, stabil, dan berdaulat.

Hendarsam Marantoko
Direktur Eksekutif Garuda Institute

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya