Parpol Ditantang Buat Komitmen Nasional Anti-Politik Uang

Harus diakui ongkos politik pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia mahal. Namun kondisi ini tidak serta merta menjadi alasan untuk mengubah sistem Pilkada langsung menjadi lewat DPRD dengan dalih menghindari politik uang.

"Partai harus berubah. Mereka (parpol dan elite) harus komitmen bersama untuk tidak melakukan itu (politik uang) tanpa harus mengubah sistem pemilihan kepala daerah," ujar pengamat politik Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 18 Januari 2026.

Ia menjelaskan, selama ini psikologis elite politik yang mengikuti kontestasi Pilkada memang cenderung mengeluarkan biaya dan politik uang demi merebut suara pemilih.

Celah politik uang ini bisa ditutup jika parpol sanggup membangun komitmen secara nasional untuk tidak melakukan politik transaksional. Dalam hal ini, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan pembiayaan kampanye para calon kepala daerah (Cakada) lebih ketat.

"Misalnya kampanye yang modalnya besar, ini bisa dijamin negara supaya tidak menimbulkan ketidakadilan antar calon kandidat. Itu sangat bisa kok," tuturnya.

Lebih lanjut, Dosen Politik di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu juga menekankan aspek penting lain agar pelaksanaan Pilkada langsung tanpa harus diubah melalui DPRD.

"Pengawasan pemilihan harus berjalan dengan baik, penegakan hukum harus betul-betul berjalan. Jadi ini penegakannya harus komprehensif. Itu bisa kok," demikian Ubed.