Berita

Ilustrasi Pilkada

Politik

Pilkada Mahal Bukan karena Sistem tapi Pelanggaran Hukum Kandidat

MINGGU, 18 JANUARI 2026 | 12:50 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mahalnya biaya pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) bukan disebabkan oleh mekanisme demokrasi itu sendiri, melainkan oleh maraknya pelanggaran hukum dan tindakan kriminal yang dilakukan para kandidat.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, membeberkan sejumlah praktik pelanggaran hukum dan tindakan kriminal yang kerap terjadi di Pilkada.

“Yang membuat pemilu-kada mahal adalah pelanggaran hukum atau tindakan kriminal oleh calon dengan membeli suara pemilih, partai, dan wewenang penyelenggara (KPU/KPUD),” ujar Saiful lewat akun x miliknya, Minggu, 18 Januari 2026.


Ia menjelaskan, praktik-praktik tersebut telah menggeser pemilu dan Pilkada dari ranah kepentingan publik menjadi kepentingan privat segelintir pihak. Akibatnya, pemilu yang seharusnya menjadi wilayah dan barang publik justru dibajak menjadi alat transaksi politik.

“Pemilu-kada sebagai wilayah dan barang publik dibajak menjadi wilayah dan barang private,” tegasnya.

Saiful menambahkan, persoalan mahalnya biaya politik tidak hanya terjadi dalam Pilkada, tetapi juga menjalar ke pemilihan anggota legislatif baik DPR maupun DPRD, bahkan hingga pemilihan presiden.

“Hal yang sama juga terjadi dalam pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden,” pungkas Saiful.

Pernyataan ini sekaligus menjadi kritik keras terhadap narasi yang kerap menyalahkan sistem pemilihan langsung sebagai penyebab mahalnya ongkos politik, tanpa menyentuh akar persoalan berupa pelanggaran hukum dan lemahnya penegakan aturan dalam setiap kontestasi elektoral.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya