Berita

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. (Foto: tangkapan layar YouTube)

Nusantara

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

SABTU, 17 JANUARI 2026 | 21:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengklarifikasi kabar ada pegawai kementerian di dalam pesawat ATR 42-500 yang dilaporkan jatuh dan hingga kini masih dalam pencarian di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Trenggono menegaskan, pesawat disewa KKP untuk menjalankan misi negara berupa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui kegiatan air surveillance di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

"Terkait adanya informasi yang beredar di masyarakat mengenai logo KKP, perlu kami sampaikan benar terdapat pegawai KKP dalam pesawat tersebut yang melakukan misi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara atau air surveillance di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia," kata Trenggono dalam konperensi pers di Gedung KKP, Jakarta, Sabtu malam, 17 Januari 2026.


Dijelaskan Trenggono, tim air surveillance dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di dalam pesawat tersebut berjumlah tiga orang. Mereka adalah Ferry Irawan, Analis Kapal Pengawas berpangkat Penata Muda Tingkat I; Deden Mulyana, Pengelola Barang Milik Negara berpangkat Penata Muda Tingkat I; serta Yoga Naufal, yang bertugas sebagai Operator Foto Udara.

Pesawat yang kini dalam pencarian tersebut merupakan pesawat jenis ATR 42-500 yang dioperasikan oleh PT Indonesia Air Transport.

Trenggono memastikan, KKP terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memantau perkembangan pencarian pesawat air surveillance tersebut. Namun, untuk proses pencarian maupun penyelidikan penyebab insiden, KKP sepenuhnya menyerahkan kepada otoritas terkait.

“Terkait pencarian dan penyebab insiden, kami serahkan sepenuhnya kepada Basarnas, KNKT, dan Kementerian Perhubungan,” tegasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya