Berita

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. (Foto: tangkapan layar YouTube)

Nusantara

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

SABTU, 17 JANUARI 2026 | 21:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengklarifikasi kabar ada pegawai kementerian di dalam pesawat ATR 42-500 yang dilaporkan jatuh dan hingga kini masih dalam pencarian di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Trenggono menegaskan, pesawat disewa KKP untuk menjalankan misi negara berupa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui kegiatan air surveillance di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

"Terkait adanya informasi yang beredar di masyarakat mengenai logo KKP, perlu kami sampaikan benar terdapat pegawai KKP dalam pesawat tersebut yang melakukan misi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara atau air surveillance di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia," kata Trenggono dalam konperensi pers di Gedung KKP, Jakarta, Sabtu malam, 17 Januari 2026.


Dijelaskan Trenggono, tim air surveillance dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di dalam pesawat tersebut berjumlah tiga orang. Mereka adalah Ferry Irawan, Analis Kapal Pengawas berpangkat Penata Muda Tingkat I; Deden Mulyana, Pengelola Barang Milik Negara berpangkat Penata Muda Tingkat I; serta Yoga Naufal, yang bertugas sebagai Operator Foto Udara.

Pesawat yang kini dalam pencarian tersebut merupakan pesawat jenis ATR 42-500 yang dioperasikan oleh PT Indonesia Air Transport.

Trenggono memastikan, KKP terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memantau perkembangan pencarian pesawat air surveillance tersebut. Namun, untuk proses pencarian maupun penyelidikan penyebab insiden, KKP sepenuhnya menyerahkan kepada otoritas terkait.

“Terkait pencarian dan penyebab insiden, kami serahkan sepenuhnya kepada Basarnas, KNKT, dan Kementerian Perhubungan,” tegasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya