Berita

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratih Megasari Singkarru (Foto: Dokumen media DPR)

Politik

Guru Dikeroyok, Komisi X DPR: Ada Krisis Adab dalam Dunia Pendidikan

SABTU, 17 JANUARI 2026 | 11:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kasus pengeroyokan seorang guru oleh siswa SMK di Jambi menjadi tamparan keras sekaligus cermin buram kondisi dunia pendidikan saat ini, khususnya terkait memburuknya relasi antara guru dan siswa di ruang kelas.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratih Megasari Singkarru, menegaskan bahwa peristiwa tersebut tidak seharusnya disikapi dengan saling menyalahkan, baik kepada siswa, guru, maupun kurikulum yang berlaku. Menurutnya, persoalan utama justru terletak pada krisis adab dan lemahnya komunikasi dalam praktik pendidikan sehari-hari.

“Kasus pengeroyokan guru di Jambi adalah tamparan keras sekaligus cermin bagi dunia pendidikan kita. Daripada sibuk mencari kambing hitam, lebih bijak jika kita melihat akar masalahnya secara jernih sebagai bahan introspeksi bersama,” ujar Ratih kepada wartawan, Jumat, 17 Januari 2026.


Diketahui, sebuah video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan seorang guru di salah satu SMK di Jambi menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah siswanya di lingkungan sekolah. Insiden tersebut memicu kecaman publik serta perdebatan luas, mulai dari isu kedisiplinan siswa, profesionalisme guru, hingga relevansi kurikulum pendidikan saat ini.

Ratih mengakui bahwa interaksi di ruang kelas kini memang tidak berada dalam kondisi ideal. Di satu sisi, guru menghadapi tantangan besar dalam menegakkan disiplin tanpa kekerasan. Namun di sisi lain, tindakan siswa yang merespons rasa tersinggung dengan pengeroyokan massal menunjukkan krisis karakter yang serius.

“Respons siswa yang membalas rasa tersinggung dengan pengeroyokan massal mencerminkan krisis adab yang parah. Solidaritas antarteman telah salah arah dan berubah menjadi tindakan premanisme yang sama sekali tidak bisa dibenarkan,” tegasnya.

Legislator Partai NasDem itu juga menepis anggapan yang secara langsung mengaitkan insiden tersebut dengan kegagalan Kurikulum Merdeka. Menurutnya, tidak ada kebijakan pendidikan mana pun yang melegitimasi kekerasan dalam bentuk apa pun.

“Dokumen pendidikan mana pun tidak pernah mengajarkan kekerasan. Masalah sesungguhnya terletak pada implementasi di lapangan,” ujarnya.

Ratih menilai dunia pendidikan saat ini tengah berada dalam masa transisi. Guru masih mencari pola pendisiplinan yang tepat tanpa kekerasan, sementara siswa belum sepenuhnya siap memikul tanggung jawab atas kebebasan berekspresi yang mereka miliki.

“Fokus kita harus kembali pada esensi pendidikan, yaitu memanusiakan manusia. Saatnya berhenti saling menunjuk dan mulai memperbaiki pola komunikasi serta penguatan karakter di sekolah,” pungkasnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya