Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan Dewan Perdamaian untuk Gaza di bawah kendali Paman Sam.

Pengumuman itu disampaikan sehari setelah utusan khusus Trump, Steve Witkoff, meluncurkan fase kedua kesepakatan perdamaian Gaza. Tahapan ini difokuskan pada agenda demiliterisasi, pembentukan pemerintahan teknokratis, serta rekonstruksi wilayah Jalur Gaza pascaperang.

“Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian telah dibentuk,” tulis Trump melalui platform media sosial Truth Social, dikutip dari France24 pada Jumat, 16 Januari 2026.

Dalam pernyataannya, Trump mengatakan susunan anggota lengkap akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Ia mengklaim lembaga tersebut sebagai dewan terbesar dan paling bergengsi yang pernah dibentuk.

Dalam skema yang disepakati, Dewan Perdamaian akan dipimpin langsung oleh Trump. Dewan ini bertugas mengawasi komite teknokrat yang akan menjalankan pemerintahan Gaza selama masa transisi.

Komite teknokrat tersebut dipimpin Ali Shaath, seorang insinyur sekaligus mantan pejabat Otoritas Palestina, yang diberi mandat untuk mengelola Gaza pascakonflik. 

“Para pemimpin Palestina ini berkomitmen teguh pada masa depan yang damai,” tegasnya.

Menurut pernyataan para mediator, Mesir, Qatar, dan Turki, badan teknokrat Palestina itu akan terdiri dari 15 anggota dengan tanggung jawab utama mengembangkan zona industri.

Meski demikian, sejumlah pengamat menilai kepemimpinan langsung Trump atas dewan yang mengawasi pemerintahan Gaza menyerupai pola tata kelola kolonial.

Namun, rencana itu disebut telah disetujui Israel dan Hamas pada Oktober lalu, yang menyepakati pembentukan badan teknokrat Palestina di bawah pengawasan Dewan Perdamaian internasional untuk mengelola Gaza selama periode transisi.