Berita

Politikus PKS Mardani Ali Sera. (Foto: RMOLJabar/Istimewa)

Politik

Mardani Ali Sera Tawarkan Pilkada Asimetris, Ini Penjelasannya

JUMAT, 16 JANUARI 2026 | 23:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Politikus PKS Mardani Ali Sera menawarkan konsep pilkada asimetris di tengah perdebatan yang menghangat soal pemilihan kepala daerah ke depan.

Hal tersebut disampaikan Mardani dalam diskusi virtual bertajuk "Kepala Daerah Dipilih DPRD?", yang disiarkan langsung melalui kanal Youtube Mardani Ali Sera pada program Indonesia Leader Talk, Jumat malam, 16 Januari 2026.

"Bagi teman-teman yang ingin memperbaiki prosedur demokrasi kita dengan pilihan asimetris, katakan kabupaten/kota langsung, mungkin provinsinya via DPRD  itu juga terbuka untuk kita bahas," jelas Mardani.


Melihat perkembangan diskursus terkini yang menyeruak di publik, Mardani setidaknya menangkap tiga konsep yang disuarakan untuk pelaksanaan Pilkada mendatang.

"Mau yang pro and kontra, (ada) yang (menyuarakan) pilkada tetap langsung, pilkada DPRD, pilkada asimetris, ini bagian dari mencerdaskan publik," ujarnya.

Menurut dia, partai di parlemen sudah ada yang menyatakan sikapnya terkait pilihan model pelaksanaan pilkada ke depan. 

"Quote and quote 4-5 partai sudah bersepakat, punya alasan yang kuat (Pilkada melalui DPRD. Melihat survei Kompas, 73 (persen) yang menolak via DPRD, dan (survei) Denny JA 67 (persen)," bebernya. 
 
Mardani menyampaikan model yang paling mungkin untuk diterapkan ke depan dalam corak berpolitik Indonesia sebagai negara kepulauan, serta menganut sistem otonomi daerah. 
 
"Pandangan saya dari segala dinamika yang ada, pandangan publik jelas sangat ingin demokrasi di pilkada secara langsung. Tetapi di saat yang sama, kabupaten/kota adalah basis dari otonomi daerah, dan disaat yang sama gubernur adalah perpanjangan tangan pusat," urainya.
 
"Maka pada titik-titik tertentu dimana gubernur dipilih DPRD menjadi peluang terbesar, tetapi kabupaten/kota tetap dilaksanakan secara langsung karena otoritas yang dimiliki berbasis UU Pemda-Otonomi Daerah, teman-teman bupati dan walikota punya otoritas yang lebih besar sehingga memerlukan legitimasi yang lebih kuat," pungkas Mardani.
 

Populer

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

UPDATE

Forum IPEM 2026 Momentum Penting Perkuat Diplomasi Energi

Kamis, 19 Maret 2026 | 00:08

Polres Metro Tangerang Kota Ungkap 14 Kasus Curas Sepanjang Ramadan

Rabu, 18 Maret 2026 | 23:45

Negara Bisa Menjadi Totaliter Lewat Teror dan Teknologi

Rabu, 18 Maret 2026 | 23:28

Pengungkapan Pelaku Teror Air Keras Bukti Ketegasan Prabowo

Rabu, 18 Maret 2026 | 23:10

YLBHI: Ada Pola Teror Berulang terhadap Aktivis hingga Jurnalis

Rabu, 18 Maret 2026 | 22:51

Observatorium Bosscha: Hilal 1 Syawal Tipis di Ufuk Barat

Rabu, 18 Maret 2026 | 22:32

TNI-Polri Harus Kompak Bongkar Teror Air Keras Aktivis KontraS

Rabu, 18 Maret 2026 | 22:10

Umat Hindu Semarang Gelar Tawur Agung Kesanga Sambut Nyepi Saka 1948

Rabu, 18 Maret 2026 | 21:56

YLBHI Minta Kasus Air Keras Andrie KontraS Disidang di Peradilan Umum

Rabu, 18 Maret 2026 | 21:40

Kinerja Cepat Polri Ungkap Kasus Penyiraman Air Keras Tuai Apresiasi

Rabu, 18 Maret 2026 | 21:11

Selengkapnya