Berita

Politikus PKS Mardani Ali Sera. (Foto: RMOLJabar/Istimewa)

Politik

Mardani Ali Sera Tawarkan Pilkada Asimetris, Ini Penjelasannya

JUMAT, 16 JANUARI 2026 | 23:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Politikus PKS Mardani Ali Sera menawarkan konsep pilkada asimetris di tengah perdebatan yang menghangat soal pemilihan kepala daerah ke depan.

Hal tersebut disampaikan Mardani dalam diskusi virtual bertajuk "Kepala Daerah Dipilih DPRD?", yang disiarkan langsung melalui kanal Youtube Mardani Ali Sera pada program Indonesia Leader Talk, Jumat malam, 16 Januari 2026.

"Bagi teman-teman yang ingin memperbaiki prosedur demokrasi kita dengan pilihan asimetris, katakan kabupaten/kota langsung, mungkin provinsinya via DPRD  itu juga terbuka untuk kita bahas," jelas Mardani.


Melihat perkembangan diskursus terkini yang menyeruak di publik, Mardani setidaknya menangkap tiga konsep yang disuarakan untuk pelaksanaan Pilkada mendatang.

"Mau yang pro and kontra, (ada) yang (menyuarakan) pilkada tetap langsung, pilkada DPRD, pilkada asimetris, ini bagian dari mencerdaskan publik," ujarnya.

Menurut dia, partai di parlemen sudah ada yang menyatakan sikapnya terkait pilihan model pelaksanaan pilkada ke depan. 

"Quote and quote 4-5 partai sudah bersepakat, punya alasan yang kuat (Pilkada melalui DPRD. Melihat survei Kompas, 73 (persen) yang menolak via DPRD, dan (survei) Denny JA 67 (persen)," bebernya. 
 
Mardani menyampaikan model yang paling mungkin untuk diterapkan ke depan dalam corak berpolitik Indonesia sebagai negara kepulauan, serta menganut sistem otonomi daerah. 
 
"Pandangan saya dari segala dinamika yang ada, pandangan publik jelas sangat ingin demokrasi di pilkada secara langsung. Tetapi di saat yang sama, kabupaten/kota adalah basis dari otonomi daerah, dan disaat yang sama gubernur adalah perpanjangan tangan pusat," urainya.
 
"Maka pada titik-titik tertentu dimana gubernur dipilih DPRD menjadi peluang terbesar, tetapi kabupaten/kota tetap dilaksanakan secara langsung karena otoritas yang dimiliki berbasis UU Pemda-Otonomi Daerah, teman-teman bupati dan walikota punya otoritas yang lebih besar sehingga memerlukan legitimasi yang lebih kuat," pungkas Mardani.
 

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya