Berita

Politikus PKS Mardani Ali Sera. (Foto: RMOLJabar/Istimewa)

Politik

Mardani Ali Sera Tawarkan Pilkada Asimetris, Ini Penjelasannya

JUMAT, 16 JANUARI 2026 | 23:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Politikus PKS Mardani Ali Sera menawarkan konsep pilkada asimetris di tengah perdebatan yang menghangat soal pemilihan kepala daerah ke depan.

Hal tersebut disampaikan Mardani dalam diskusi virtual bertajuk "Kepala Daerah Dipilih DPRD?", yang disiarkan langsung melalui kanal Youtube Mardani Ali Sera pada program Indonesia Leader Talk, Jumat malam, 16 Januari 2026.

"Bagi teman-teman yang ingin memperbaiki prosedur demokrasi kita dengan pilihan asimetris, katakan kabupaten/kota langsung, mungkin provinsinya via DPRD  itu juga terbuka untuk kita bahas," jelas Mardani.


Melihat perkembangan diskursus terkini yang menyeruak di publik, Mardani setidaknya menangkap tiga konsep yang disuarakan untuk pelaksanaan Pilkada mendatang.

"Mau yang pro and kontra, (ada) yang (menyuarakan) pilkada tetap langsung, pilkada DPRD, pilkada asimetris, ini bagian dari mencerdaskan publik," ujarnya.

Menurut dia, partai di parlemen sudah ada yang menyatakan sikapnya terkait pilihan model pelaksanaan pilkada ke depan. 

"Quote and quote 4-5 partai sudah bersepakat, punya alasan yang kuat (Pilkada melalui DPRD. Melihat survei Kompas, 73 (persen) yang menolak via DPRD, dan (survei) Denny JA 67 (persen)," bebernya. 
 
Mardani menyampaikan model yang paling mungkin untuk diterapkan ke depan dalam corak berpolitik Indonesia sebagai negara kepulauan, serta menganut sistem otonomi daerah. 
 
"Pandangan saya dari segala dinamika yang ada, pandangan publik jelas sangat ingin demokrasi di pilkada secara langsung. Tetapi di saat yang sama, kabupaten/kota adalah basis dari otonomi daerah, dan disaat yang sama gubernur adalah perpanjangan tangan pusat," urainya.
 
"Maka pada titik-titik tertentu dimana gubernur dipilih DPRD menjadi peluang terbesar, tetapi kabupaten/kota tetap dilaksanakan secara langsung karena otoritas yang dimiliki berbasis UU Pemda-Otonomi Daerah, teman-teman bupati dan walikota punya otoritas yang lebih besar sehingga memerlukan legitimasi yang lebih kuat," pungkas Mardani.
 

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

UPDATE

Perpres Pelindungan Ojol Jangan Berhenti di Atas Kertas

Minggu, 11 Oktober 2026 | 06:29

Awasi Ketat Penggunaan Anggaran Operasi Modifikasi Cuaca

Minggu, 11 Oktober 2026 | 06:16

Sakelar Cahaya di Dalam Otak

Minggu, 11 Oktober 2026 | 06:04

Kartu Nikah Digital Bisa Diakses melalui Simkah, Ini Caranya!

Minggu, 11 Oktober 2026 | 05:44

Nusron Wahid Bikin KPK Tidak Berkutik

Minggu, 11 Oktober 2026 | 05:24

Dulu di Depok Banyak Maling dan Begal, Sekarang Aman

Minggu, 11 Oktober 2026 | 05:08

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Puluhan Korban Investasi Emas Polisikan Direksi PT DGJ

Minggu, 11 Oktober 2026 | 03:33

Tragedi Affan dan Bambang Jangan Terulang

Minggu, 11 Oktober 2026 | 03:14

Selengkapnya