Berita

Politikus PKS Mardani Ali Sera. (Foto: RMOLJabar/Istimewa)

Politik

Mardani Ali Sera Tawarkan Pilkada Asimetris, Ini Penjelasannya

JUMAT, 16 JANUARI 2026 | 23:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Politikus PKS Mardani Ali Sera menawarkan konsep pilkada asimetris di tengah perdebatan yang menghangat soal pemilihan kepala daerah ke depan.

Hal tersebut disampaikan Mardani dalam diskusi virtual bertajuk "Kepala Daerah Dipilih DPRD?", yang disiarkan langsung melalui kanal Youtube Mardani Ali Sera pada program Indonesia Leader Talk, Jumat malam, 16 Januari 2026.

"Bagi teman-teman yang ingin memperbaiki prosedur demokrasi kita dengan pilihan asimetris, katakan kabupaten/kota langsung, mungkin provinsinya via DPRD  itu juga terbuka untuk kita bahas," jelas Mardani.


Melihat perkembangan diskursus terkini yang menyeruak di publik, Mardani setidaknya menangkap tiga konsep yang disuarakan untuk pelaksanaan Pilkada mendatang.

"Mau yang pro and kontra, (ada) yang (menyuarakan) pilkada tetap langsung, pilkada DPRD, pilkada asimetris, ini bagian dari mencerdaskan publik," ujarnya.

Menurut dia, partai di parlemen sudah ada yang menyatakan sikapnya terkait pilihan model pelaksanaan pilkada ke depan. 

"Quote and quote 4-5 partai sudah bersepakat, punya alasan yang kuat (Pilkada melalui DPRD. Melihat survei Kompas, 73 (persen) yang menolak via DPRD, dan (survei) Denny JA 67 (persen)," bebernya. 
 
Mardani menyampaikan model yang paling mungkin untuk diterapkan ke depan dalam corak berpolitik Indonesia sebagai negara kepulauan, serta menganut sistem otonomi daerah. 
 
"Pandangan saya dari segala dinamika yang ada, pandangan publik jelas sangat ingin demokrasi di pilkada secara langsung. Tetapi di saat yang sama, kabupaten/kota adalah basis dari otonomi daerah, dan disaat yang sama gubernur adalah perpanjangan tangan pusat," urainya.
 
"Maka pada titik-titik tertentu dimana gubernur dipilih DPRD menjadi peluang terbesar, tetapi kabupaten/kota tetap dilaksanakan secara langsung karena otoritas yang dimiliki berbasis UU Pemda-Otonomi Daerah, teman-teman bupati dan walikota punya otoritas yang lebih besar sehingga memerlukan legitimasi yang lebih kuat," pungkas Mardani.
 

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

Suahasil Puji Bea Cukai Setelah Purbaya Tersingkir, Ada Apa Nih?

Minggu, 20 September 2026 | 19:41

Tim Qonun Asasi Sebut Wacana Muktamar Ulang NU Tak Punya Dasar

Minggu, 20 September 2026 | 19:29

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Rusia Gelar Pemilu Parlemen di Wilayah Ukraina yang Diduduki

Minggu, 20 September 2026 | 18:48

Negosiasi dengan Houthi, Solusi Arab Saudi

Minggu, 20 September 2026 | 18:43

Datangi Pospera, Ratusan Warga Minta Turunkan Desil

Minggu, 20 September 2026 | 18:18

Honor Play 11 Resmi Meluncur, Bawa Baterai Jumbo 8.300 mAh

Minggu, 20 September 2026 | 18:06

Timur Tengah Memanas, Trump Cepat-cepat Tinggalkan Camp David

Minggu, 20 September 2026 | 17:50

Apa Itu Perairan Masalembo yang Dijuluki Segitiga Bermuda Indonesia?

Minggu, 20 September 2026 | 17:50

BNI dan Unpad Perkuat Ekosistem Kampus melalui Layanan Digital Terintegrasi

Minggu, 20 September 2026 | 17:28

Selengkapnya