Berita

Politikus PKS Mardani Ali Sera. (Foto: RMOLJabar/Istimewa)

Politik

Mardani Ali Sera Tawarkan Pilkada Asimetris, Ini Penjelasannya

JUMAT, 16 JANUARI 2026 | 23:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Politikus PKS Mardani Ali Sera menawarkan konsep pilkada asimetris di tengah perdebatan yang menghangat soal pemilihan kepala daerah ke depan.

Hal tersebut disampaikan Mardani dalam diskusi virtual bertajuk "Kepala Daerah Dipilih DPRD?", yang disiarkan langsung melalui kanal Youtube Mardani Ali Sera pada program Indonesia Leader Talk, Jumat malam, 16 Januari 2026.

"Bagi teman-teman yang ingin memperbaiki prosedur demokrasi kita dengan pilihan asimetris, katakan kabupaten/kota langsung, mungkin provinsinya via DPRD  itu juga terbuka untuk kita bahas," jelas Mardani.


Melihat perkembangan diskursus terkini yang menyeruak di publik, Mardani setidaknya menangkap tiga konsep yang disuarakan untuk pelaksanaan Pilkada mendatang.

"Mau yang pro and kontra, (ada) yang (menyuarakan) pilkada tetap langsung, pilkada DPRD, pilkada asimetris, ini bagian dari mencerdaskan publik," ujarnya.

Menurut dia, partai di parlemen sudah ada yang menyatakan sikapnya terkait pilihan model pelaksanaan pilkada ke depan. 

"Quote and quote 4-5 partai sudah bersepakat, punya alasan yang kuat (Pilkada melalui DPRD. Melihat survei Kompas, 73 (persen) yang menolak via DPRD, dan (survei) Denny JA 67 (persen)," bebernya. 
 
Mardani menyampaikan model yang paling mungkin untuk diterapkan ke depan dalam corak berpolitik Indonesia sebagai negara kepulauan, serta menganut sistem otonomi daerah. 
 
"Pandangan saya dari segala dinamika yang ada, pandangan publik jelas sangat ingin demokrasi di pilkada secara langsung. Tetapi di saat yang sama, kabupaten/kota adalah basis dari otonomi daerah, dan disaat yang sama gubernur adalah perpanjangan tangan pusat," urainya.
 
"Maka pada titik-titik tertentu dimana gubernur dipilih DPRD menjadi peluang terbesar, tetapi kabupaten/kota tetap dilaksanakan secara langsung karena otoritas yang dimiliki berbasis UU Pemda-Otonomi Daerah, teman-teman bupati dan walikota punya otoritas yang lebih besar sehingga memerlukan legitimasi yang lebih kuat," pungkas Mardani.
 

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Dokter Tifa Buka Pintu Perawatan Imun untuk Jokowi

Jumat, 16 Januari 2026 | 18:06

Eggi dan Damai SP3, Roy Suryo dan Dokter Tifa Lanjut Terus

Jumat, 16 Januari 2026 | 17:45

Seskab Dikunjungi Bos Kadin, Bahas Program Quick Win hingga Kopdes Merah Putih

Jumat, 16 Januari 2026 | 17:35

Situasi Memanas di Iran, Selandia Baru Evakuasi Diplomat dan Tutup Kedutaan

Jumat, 16 Januari 2026 | 17:20

Melihat Net-zero Dari Kilang Minyak

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:53

SP3 Untuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis Terbit Atas Nama Keadilan

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:48

Kebakaran Hebat Melanda Pemukiman Kumuh Gangnam, 258 Warga Mengungsi

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:13

Musda Digelar di 6 Provinsi, Jawa Barat Tuan Rumah Rakornas KNPI

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:12

Heri Sudarmanto Gunakan Rekening Kerabat Tampung Rp12 Miliar Uang Pemerasan

Jumat, 16 Januari 2026 | 15:33

Ruang Sunyi, Rundingkan Masa Depan Dunia

Jumat, 16 Januari 2026 | 15:17

Selengkapnya