Berita

Presiden Prabowo Subianto mencium bocah di lokasi pengungsian yang terdampak banjir di Sumatera. (Foto: Facebook Prabowo)

Politik

Bencana Sumatera Duka Bangsa, Bukan Panggung Elektabilitas

JUMAT, 16 JANUARI 2026 | 22:26 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Barisan Penggerak Supremasi Sipil (Bapersipil) mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto dalam upaya penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Musibah ini adalah duka bangsa, bukan panggung elektabilitas. Sangat memprihatinkan jika masih ada pihak yang sibuk menempelkan label politik di atas penderitaan rakyat," kata Penggagas Bapersipil, Ade Adriansyah melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat 16 Januari 2026.

Bapersipil sekaligus mengajak seluruh komponen bangsa, termasuk pimpinan organisasi sosial dan politik, untuk menjaga kemurnian aksi kemanusiaan. Organisasi ini juga menyatakan kesiapan berada di garda terdepan dalam mendukung langkah-langkah penanganan bencana sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap bangsa dan negara.


Bapersipil turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI, Polri, tim SAR, serta para relawan yang terlibat langsung di lapangan. Mereka dinilai telah mengorbankan tenaga, waktu, bahkan keselamatan demi menyelamatkan sesama.

"Jangan bebani kerja keras mereka dengan kegaduhan politik yang tidak perlu. Mereka adalah manusia yang memiliki batas lelah dan keluarga yang menanti," kata Ade.

Lebih lanjut, Bapersipil menekankan bahwa bantuan kemanusiaan harus sepenuhnya bersih dari atribut, simbol, maupun pesan politik praktis yang berpotensi memecah belah masyarakat. Organisasi ini juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang sengaja memprovokasi situasi di tengah suasana duka nasional.

"Berhentilah menciptakan kegaduhan. Jika provokasi terus dipaksakan, tentu ada konsekuensi sosial dan hukum yang harus dihadapi," kata Ade.

Bapersipil juga mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap penyebaran hoaks dan narasi menyesatkan yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Masyarakat diimbau tetap kritis terhadap setiap aksi kemanusiaan yang memiliki agenda politik terselubung.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya