Berita

Presiden Prabowo Subianto mencium bocah di lokasi pengungsian yang terdampak banjir di Sumatera. (Foto: Facebook Prabowo)

Politik

Bencana Sumatera Duka Bangsa, Bukan Panggung Elektabilitas

JUMAT, 16 JANUARI 2026 | 22:26 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Barisan Penggerak Supremasi Sipil (Bapersipil) mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto dalam upaya penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Musibah ini adalah duka bangsa, bukan panggung elektabilitas. Sangat memprihatinkan jika masih ada pihak yang sibuk menempelkan label politik di atas penderitaan rakyat," kata Penggagas Bapersipil, Ade Adriansyah melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat 16 Januari 2026.

Bapersipil sekaligus mengajak seluruh komponen bangsa, termasuk pimpinan organisasi sosial dan politik, untuk menjaga kemurnian aksi kemanusiaan. Organisasi ini juga menyatakan kesiapan berada di garda terdepan dalam mendukung langkah-langkah penanganan bencana sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap bangsa dan negara.


Bapersipil turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI, Polri, tim SAR, serta para relawan yang terlibat langsung di lapangan. Mereka dinilai telah mengorbankan tenaga, waktu, bahkan keselamatan demi menyelamatkan sesama.

"Jangan bebani kerja keras mereka dengan kegaduhan politik yang tidak perlu. Mereka adalah manusia yang memiliki batas lelah dan keluarga yang menanti," kata Ade.

Lebih lanjut, Bapersipil menekankan bahwa bantuan kemanusiaan harus sepenuhnya bersih dari atribut, simbol, maupun pesan politik praktis yang berpotensi memecah belah masyarakat. Organisasi ini juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang sengaja memprovokasi situasi di tengah suasana duka nasional.

"Berhentilah menciptakan kegaduhan. Jika provokasi terus dipaksakan, tentu ada konsekuensi sosial dan hukum yang harus dihadapi," kata Ade.

Bapersipil juga mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap penyebaran hoaks dan narasi menyesatkan yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Masyarakat diimbau tetap kritis terhadap setiap aksi kemanusiaan yang memiliki agenda politik terselubung.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya