Berita

(Foto: Dok. KNPI)

Politik

Rapat Pleno DPP KNPI

Musda Digelar di 6 Provinsi, Jawa Barat Tuan Rumah Rakornas KNPI

JUMAT, 16 JANUARI 2026 | 16:12 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menggelar Rapat Pleno sebagai forum pengambilan keputusan strategis organisasi. 

Rapat pleno tersebut membahas konsolidasi organisasi, program kerja sinergitas dengan pemerintah, serta agenda nasional KNPI ke depan.

Dalam rapat pleno tersebut, Ketua Umum DPP KNPI Ali Hanapiah secara resmi menetapkan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) di Banten, Sumatera Utara, Bali, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara merupakan langkah sebagai bagian dari penguatan struktur dan regenerasi kepemimpinan KNPI di tingkat daerah/Provinsi.


Kata Ali, Musda ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi dan penguatan pemuda di daerah dalam menjawab tantangan pembangunan serta memperkuat peran strategis pemuda dalam membangun peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Saya berkomitmen DPP KNPI akan memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan pemuda, juga mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," ujar Ali Hanapiah dalam keterangan tertulis, Jumat 16 Januari 2026. 

Kesempatan rapat pleno ini juga menetapkan perombakan Kepengurusan DPP KNPI setelah mengevaluasi kinerja program-program bidang dan mengganti pengurus pleno atas assessment kurangnya keaktifan, kurangnya kontribusi, lunturnya komitmen pengurus serta tidak sejalan lagi visi dan misi organisasi.

Selain itu, rapat pleno juga memutuskan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) DPP KNPI Tahun 2026 yang akan diselenggarakan bulan Mei 2026, DPD KNPI Provinsi Jawa Barat terpilih menjadi Tuan Rumah Rakornas DPP KNPI 2026 dengan ketua penyelenggara Waketum Agus Effendi.

Ali Hanapiah menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari komitmen DPP KNPI untuk menjaga soliditas organisasi.

"Kami mengajak seluruh jajaran pengurus dan elemen kepemudaan untuk mendukung dan mensukseskan agenda-agenda organisasi tersebut," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya