Politik Uang Masih Marak, Perubahan Sistem Pilkada Dinilai Bukan Solusi

JUMAT, 16 JANUARI 2026 | 14:02 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Politik uang yang kerap dianggap sebagai biang keladi mahalnya biaya pemilihan kepala daerah (Pilkada) dinilai tidak bisa diselesaikan melalui perubahan sistem pemilihan. Persoalan tersebut justru harus ditangani dengan memperbaiki praktik berpolitik para elite.

Dosen Ilmu Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun, berpandangan bahwa gagasan mengembalikan Pilkada kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak mampu menjawab persoalan pelik politik uang yang terus berulang dalam setiap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.

“Yang harus dibenahi adalah praktik politiknya, bukan sistem pilkadanya,” ujar sosok yang akrab disapa Ubed itu kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Jumat, 16 Januari 2026.

Menurutnya, praktik politik yang perlu dibenahi berkaitan erat dengan komitmen partai politik terhadap kandidat atau bakal calon ketika hendak memasuki arena kontestasi politik.

“Misalnya, apa penyebab utama politik uang? Salah satunya adalah mahar politik dari calon kepala daerah kepada partai. Mahar seperti ini harus dihilangkan,” tegas Ubed.

Ia menambahkan, selama praktik mahar dan politik uang masih dibiarkan, perubahan sistem pemilihan tidak akan menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya.

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

Purbaya Soal Pegawai Rompi Oranye: Bagus, Itu Shock Therapy !

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:16

KLH Dorong Industri AMDK Gunakan Label Emboss untuk Dukung EPR

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:05

Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan di Bawah Nasional

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:04

PKB Dukung Penuh Proyek Gentengisasi Prabowo

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:57

Saham Bakrie Group Melemah, Likuiditas Tinggi jadi Sorotan Investor

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:51

Klaim Pemerintah soal Ekonomi Belum Tentu Sejalan dengan Penilaian Pasar

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:50

PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso pada Depinas SOKSI

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:48

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:32

IHSG Melemah Tajam di Sesi I, Seluruh Sektor ke Zona Merah

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:27

Prabowo Dorong Perluasan Akses Kerja Profesional Indonesia di Australia

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:16

Selengkapnya