Berita

Ilustrasi. (Foto: Artificial Intelligence)

Politik

Jokowi Biarkan Masyarakat Terpolarisasi Lewat Isu Ijazah

JUMAT, 16 JANUARI 2026 | 08:35 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat Politik Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta menyoroti perubahan arah polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dinilainya bergeser dari ruang adu gagasan ke ranah hukum.

“Isu ijazah ini yang awalnya adu gagasan, saling adu argumentasi, sekarang malah menjadi masalah hukum,” kata Nurul Fatta kepada RMOL, Jumat, 16 Januari 2026.

Ia menilai, eskalasi isu tersebut justru berpotensi membawa dampak politik tertentu, tergantung bagaimana sikap Jokowi dalam meresponsnya. 


Menurutnya, apabila Jokowi memilih untuk menikmati polemik tersebut dan tidak mengambil langkah tegas, situasi itu justru bisa menjadi keuntungan politik tersendiri.

“Kalau misalkan Pak Jokowi menikmati isu ini, dan tidak berbuat apa-apa, bisa jadi kita melihatnya isu ini justru menguntungkan buat keluarga Jokowi,” ujarnya.

Nurul Fatta menjelaskan, salah satu keuntungan yang mungkin muncul adalah terpeliharanya polarisasi di tengah masyarakat. Dalam kondisi tersebut, kelompok pendukung fanatik Jokowi akan terus terikat secara emosional.

“Artinya, masyarakat dibiarkan terpolarisasi. Orang yang fanatik sama Pak Jokowi, dia akan terus mengingat Pak Jokowi dan mereka akan melakukan pembelaan,” jelasnya.

Ia menambahkan, karakter publik Indonesia yang mudah tersentuh secara emosional membuat isu semacam ini memiliki daya tahan yang panjang di ruang publik.

“Publik sebagian besar ini kan mudah tersentuh emosionalnya. Jadi publik yang emosionalnya kuat terhadap Pak Jokowi, dia akan membela,” katanya.

Lebih jauh, Nurul Fatta mengaitkan fenomena tersebut dengan dampaknya terhadap politik elektoral. Menurutnya, selama isu ijazah Jokowi terus dipelihara, ingatan dan loyalitas emosional sebagian masyarakat terhadap Jokowi juga akan tetap terjaga.

Ia pun menilai, kondisi tersebut bisa dimanfaatkan sebagai basis dukungan politik pada kontestasi elektoral di masa mendatang.

“Sehingga, kelompok masyarakat yang seperti ini masih bisa dijadikan ceruk suara dalam politik elektoral nanti,” pungkas Nurul Fatta.


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya