Berita

Ilustrasi. (Foto: Artificial Intelligence)

Politik

Jokowi Biarkan Masyarakat Terpolarisasi Lewat Isu Ijazah

JUMAT, 16 JANUARI 2026 | 08:35 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat Politik Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta menyoroti perubahan arah polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dinilainya bergeser dari ruang adu gagasan ke ranah hukum.

“Isu ijazah ini yang awalnya adu gagasan, saling adu argumentasi, sekarang malah menjadi masalah hukum,” kata Nurul Fatta kepada RMOL, Jumat, 16 Januari 2026.

Ia menilai, eskalasi isu tersebut justru berpotensi membawa dampak politik tertentu, tergantung bagaimana sikap Jokowi dalam meresponsnya. 


Menurutnya, apabila Jokowi memilih untuk menikmati polemik tersebut dan tidak mengambil langkah tegas, situasi itu justru bisa menjadi keuntungan politik tersendiri.

“Kalau misalkan Pak Jokowi menikmati isu ini, dan tidak berbuat apa-apa, bisa jadi kita melihatnya isu ini justru menguntungkan buat keluarga Jokowi,” ujarnya.

Nurul Fatta menjelaskan, salah satu keuntungan yang mungkin muncul adalah terpeliharanya polarisasi di tengah masyarakat. Dalam kondisi tersebut, kelompok pendukung fanatik Jokowi akan terus terikat secara emosional.

“Artinya, masyarakat dibiarkan terpolarisasi. Orang yang fanatik sama Pak Jokowi, dia akan terus mengingat Pak Jokowi dan mereka akan melakukan pembelaan,” jelasnya.

Ia menambahkan, karakter publik Indonesia yang mudah tersentuh secara emosional membuat isu semacam ini memiliki daya tahan yang panjang di ruang publik.

“Publik sebagian besar ini kan mudah tersentuh emosionalnya. Jadi publik yang emosionalnya kuat terhadap Pak Jokowi, dia akan membela,” katanya.

Lebih jauh, Nurul Fatta mengaitkan fenomena tersebut dengan dampaknya terhadap politik elektoral. Menurutnya, selama isu ijazah Jokowi terus dipelihara, ingatan dan loyalitas emosional sebagian masyarakat terhadap Jokowi juga akan tetap terjaga.

Ia pun menilai, kondisi tersebut bisa dimanfaatkan sebagai basis dukungan politik pada kontestasi elektoral di masa mendatang.

“Sehingga, kelompok masyarakat yang seperti ini masih bisa dijadikan ceruk suara dalam politik elektoral nanti,” pungkas Nurul Fatta.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya