Berita

Ilustrasi. (Foto: Artificial Intelligence)

Politik

Jokowi Biarkan Masyarakat Terpolarisasi Lewat Isu Ijazah

JUMAT, 16 JANUARI 2026 | 08:35 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat Politik Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta menyoroti perubahan arah polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dinilainya bergeser dari ruang adu gagasan ke ranah hukum.

“Isu ijazah ini yang awalnya adu gagasan, saling adu argumentasi, sekarang malah menjadi masalah hukum,” kata Nurul Fatta kepada RMOL, Jumat, 16 Januari 2026.

Ia menilai, eskalasi isu tersebut justru berpotensi membawa dampak politik tertentu, tergantung bagaimana sikap Jokowi dalam meresponsnya. 


Menurutnya, apabila Jokowi memilih untuk menikmati polemik tersebut dan tidak mengambil langkah tegas, situasi itu justru bisa menjadi keuntungan politik tersendiri.

“Kalau misalkan Pak Jokowi menikmati isu ini, dan tidak berbuat apa-apa, bisa jadi kita melihatnya isu ini justru menguntungkan buat keluarga Jokowi,” ujarnya.

Nurul Fatta menjelaskan, salah satu keuntungan yang mungkin muncul adalah terpeliharanya polarisasi di tengah masyarakat. Dalam kondisi tersebut, kelompok pendukung fanatik Jokowi akan terus terikat secara emosional.

“Artinya, masyarakat dibiarkan terpolarisasi. Orang yang fanatik sama Pak Jokowi, dia akan terus mengingat Pak Jokowi dan mereka akan melakukan pembelaan,” jelasnya.

Ia menambahkan, karakter publik Indonesia yang mudah tersentuh secara emosional membuat isu semacam ini memiliki daya tahan yang panjang di ruang publik.

“Publik sebagian besar ini kan mudah tersentuh emosionalnya. Jadi publik yang emosionalnya kuat terhadap Pak Jokowi, dia akan membela,” katanya.

Lebih jauh, Nurul Fatta mengaitkan fenomena tersebut dengan dampaknya terhadap politik elektoral. Menurutnya, selama isu ijazah Jokowi terus dipelihara, ingatan dan loyalitas emosional sebagian masyarakat terhadap Jokowi juga akan tetap terjaga.

Ia pun menilai, kondisi tersebut bisa dimanfaatkan sebagai basis dukungan politik pada kontestasi elektoral di masa mendatang.

“Sehingga, kelompok masyarakat yang seperti ini masih bisa dijadikan ceruk suara dalam politik elektoral nanti,” pungkas Nurul Fatta.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Wall Street Variatif, Nasdaq Naik Ditopang Saham AI

Rabu, 23 September 2026 | 08:21

Kejagung Garap Lima Saksi di Kasus Korupsi MBG, Ada Pegawai SPPG Karawang

Rabu, 23 September 2026 | 08:06

Emas Gagal Bersinar, Tertekan Ekspektasi Suku Bunga Ketat dan Penguatan Dolar AS

Rabu, 23 September 2026 | 07:41

Dolar AS Berfluktuasi Ditopang Ketidakpastian Minyak

Rabu, 23 September 2026 | 07:23

Bursa Eropa Beragam: Dorongan Sektor Teknologi Imbangi Tekanan Sektor Keuangan

Rabu, 23 September 2026 | 07:07

Ruang Amal Indonesia-IFG Life-Kemenko PM Hadirkan Program bagi Ojol Tunarungu

Rabu, 23 September 2026 | 06:40

Sering Kebakaran, Gedung Wajib Miliki Alat Deteksi Dini

Rabu, 23 September 2026 | 06:28

MUI Minta Pelaku Usaha Bersiap Hadapi Wajib Halal 18 Oktober

Rabu, 23 September 2026 | 06:18

Kursi Gibran Goyang

Rabu, 23 September 2026 | 06:03

Dua Jemaah Haji Indonesia Masih Dirawat di RS Arab Saudi

Rabu, 23 September 2026 | 05:45

Selengkapnya