Berita

Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi Danantara)

Bisnis

Peringatan 52 Tahun Malari:

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

KAMIS, 15 JANUARI 2026 | 21:45 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Hari ini Indonesia memperingati 52 tahun peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) 1974. Peristiwa itu merupakan sebuah titik balik sejarah ketika publik menggugat pemusatan kekuasaan ekonomi dan politik yang dinilai menjauh dari kepentingan rakyat. 

Dalam momentum refleksi ini, FINE Institute menilai munculnya risiko sentralisme baru dalam cetak biru transformasi BUMN yang diusung oleh Danantara Indonesia, sebagaimana tercermin dalam dokumen Danantara Economic Outlook 2026, jika tidak disertai mekanisme pengawasan yang kuat.

Co-Founder FINE Institute, Kusfiardi, menilai Indonesia kembali berada di persimpangan strategis: antara penguatan kapasitas negara untuk pembangunan jangka panjang atau konsolidasi kekuasaan ekonomi yang berpotensi menjauh dari kontrol publik.


“Dokumen Danantara Economic Outlook 2026 yang menargetkan konsolidasi ribuan entitas negara menjadi sekitar 200 kelompok usaha besar perlu dibaca secara hati-hati. Konsolidasi memang dapat meningkatkan efisiensi, tetapi tanpa tata kelola yang transparan dan akuntabel, ia juga berisiko berkembang menjadi pemusatan kendali ekonomi yang berlebihan,” ujar Kusfiardi dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis malam, 15 Januari 2026.

FINE Institute mengingatkan bahwa risiko utama dari desain kelembagaan Danantara adalah potensi terbentuknya state-captured monopoly -- situasi ketika instrumen negara yang sangat terpusat beroperasi dengan ruang pengawasan publik yang terbatas.

“Sejarah Malari 1974 menunjukkan bahwa ketegangan sosial tidak lahir semata dari pertumbuhan ekonomi yang rendah, tetapi dari persepsi publik bahwa pengambilan keputusan ekonomi semakin terkonsentrasi di luar mekanisme demokratis,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa konsentrasi pengelolaan aset negara dalam skala besar dalam dokumen Danantara Economic Outlook 2026 disebut nilainya mencapai lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

“Ini menuntut sistem check and balances yang jauh lebih kuat, termasuk audit independen, transparansi pengambilan keputusan, serta pengawasan parlemen yang efektif. Tanpa itu, risiko korupsi struktural dan salah alokasi sumber daya publik akan meningkat,” ungkap dia.

FINE Institute menyoroti sejumlah dampak kebijakan yang perlu diantisipasi sejak dini, antara lain:

1. Ekosistem Tertutup di Sektor Tambang

Integrasi hulu–hilir emas nasional melalui skema Bullion Bank berpotensi memperkuat efisiensi. Namun tanpa keterbukaan data dan akses yang adil, terdapat risiko terciptanya sistem tertutup (closed-loop system) yang menyulitkan pelaku tambang rakyat dan UMKM untuk berpartisipasi secara setara.

2. Risiko Konsentrasi di Sektor Transportasi dan Logistik

Konsolidasi maskapai BUMN dapat meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan, tetapi jika tidak diimbangi regulasi persaingan yang ketat, berpotensi menekan konsumen melalui tarif tiket dan biaya logistik yang lebih tinggi -- terutama bagi wilayah di luar Jawa.

3. Peningkatan Sovereign Risk

Fleksibilitas pengelolaan dana di luar mekanisme anggaran negara perlu diimbangi standar akuntabilitas yang jelas. Tanpa disiplin fiskal dan pelaporan publik yang ketat, kebijakan ini berpotensi meningkatkan persepsi risiko negara di mata investor.

Perspektif Global dan Kredibilitas Institusional

Dalam konteks global, langkah Indonesia mencerminkan tren State-Led Capitalism yang kembali menguat. Namun FINE Institute mengingatkan bahwa negara-negara yang berhasil menjalankan model ini adalah mereka yang memadukan peran negara yang kuat dengan tata kelola setara standar OECD.

“Pasar global tidak menolak peran negara. Yang menjadi perhatian adalah ketidakpastian kebijakan dan lemahnya institusi pengawasan. Kredibilitas Danantara akan ditentukan bukan oleh besarnya aset yang dikelola, tetapi oleh kualitas tata kelolanya,” tuturnya.

Belajar dari Sejarah, Menguatkan Demokrasi Ekonomi

Menutup pernyataannya, FINE Institute menegaskan bahwa kritik ini ditujukan pada desain kelembagaan dan tata kelola, bukan pada individu atau kepemimpinan tertentu. Kritik ini juga bukan penolakan terhadap restrukturisasi BUMN atau peran negara dalam pembangunan, melainkan peringatan agar konsolidasi ekonomi nasional berjalan dalam koridor demokrasi ekonomi.

FINE Institute merekomendasikan: (1) Audit independen berkala atas seluruh aktivitas Danantara; (2) Penguatan pengawasan parlemen dan pelaporan publik yang transparan; dan (3) Pemisahan tegas antara fungsi komersial dan kepentingan politik jangka pendek

“Sejarah mengajarkan bahwa stabilitas yang dibangun di atas konsentrasi kekuasaan tanpa kontrol publik hanya akan rapuh. Pertumbuhan tinggi hanya akan berkelanjutan jika ditopang legitimasi, akuntabilitas, dan kepercayaan rakyat,” pungkas Kusfiardi.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya