Berita

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

KAMIS, 15 JANUARI 2026 | 21:15 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sistem ekonomi domestik harus diperkuat seiring modal besar yang sudah dimiliki Indonesia, mulai dari besarnya pasar dalam negeri, pelaku industri yang idealis, tenaga kerja berkualitas, sumber bahan baku melimpah, dan moda kapital yang cukup.

Demikian antara lain disampaikan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat saat berdialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta pada Rabu, 14 Januari 2026.

"Kalau kita kekurangan dari kelima hal itu, barulah kita berpikir tentang asing. Jangan sampai kelima syarat itu belum dieksplorasi dengan optimal namun sudah langsung berasing ria, apalagi berupa impor produk-produk jadi," kata Jumhur dikutip redaksi pada Kamis, 15 Januari 2026.


Jumhur menilai, diperlukan perombakan rezim perdagangan dan industri agar bisa memperkuat sistem ekonomi domestik.

"Dengan kokohnya ekonomi domestik, maka Indonesia akan lebih mandiri. Saya rasa hal ini juga yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto," jelas Jumhur.

Sementara itu berdasarkan survei Apindo, 67 persen pengusaha di Indonesia belum siap ekspansi. Sekitar 50 persen di antaranya sudah mengurangi pekerja. Kondisi ini dinilai luput dari perhatian pemerintah.

"Dalam keadaan seperti ini, mengapa impor barang jadi yang siap banjiri pasar dalam negeri malah dipermudah, sebaliknya impor barang untuk keperluan industri mengalami kendala," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam

Bagi Apindo, salah satu yang perlu diperkuat adalah sektor mikro melalui regulasi pendukung.

"Dalam hal ini, di samping memperbaiki sistem industri dan perdagangan juga perlu dirumuskan penerapan hubungan industrial Pancasila untuk mencapai keadilan bagi semua pihak," tambah tokoh industriawan Apindo Anton Supit.  

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Setelah 19 Kapolda Berganti, Apa yang Berubah bagi Masyarakat?

Selasa, 06 Oktober 2026 | 06:19

King Indo Sah Jadi Raja ASEAN Usai Geprek Thailand 4-2

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:54

Jika Gugatan Denny Indrayana Cs Diterima MK Tak Otomatis Gibran Lengser

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:33

Ada Beking Politik, Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Jaksinema Bakal Jadi Mesin Baru Ekonomi Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:55

Bonus Timnas Indonesia Diatur Ketum PSSI

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:38

Nasib Gibran di Tangan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:19

Tak Mudah Pecat Gibran Meski Gugatan Denny Indrayana Cs Dikabulkan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 03:28

Festival Indonesia 2026 Perkuat Diplomasi Budaya Jakarta-Seoul

Selasa, 06 Oktober 2026 | 03:03

Jakarta Butuh Regulasi Parkir Valet

Selasa, 06 Oktober 2026 | 02:23

Selengkapnya