Berita

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

KAMIS, 15 JANUARI 2026 | 21:15 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sistem ekonomi domestik harus diperkuat seiring modal besar yang sudah dimiliki Indonesia, mulai dari besarnya pasar dalam negeri, pelaku industri yang idealis, tenaga kerja berkualitas, sumber bahan baku melimpah, dan moda kapital yang cukup.

Demikian antara lain disampaikan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat saat berdialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta pada Rabu, 14 Januari 2026.

"Kalau kita kekurangan dari kelima hal itu, barulah kita berpikir tentang asing. Jangan sampai kelima syarat itu belum dieksplorasi dengan optimal namun sudah langsung berasing ria, apalagi berupa impor produk-produk jadi," kata Jumhur dikutip redaksi pada Kamis, 15 Januari 2026.


Jumhur menilai, diperlukan perombakan rezim perdagangan dan industri agar bisa memperkuat sistem ekonomi domestik.

"Dengan kokohnya ekonomi domestik, maka Indonesia akan lebih mandiri. Saya rasa hal ini juga yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto," jelas Jumhur.

Sementara itu berdasarkan survei Apindo, 67 persen pengusaha di Indonesia belum siap ekspansi. Sekitar 50 persen di antaranya sudah mengurangi pekerja. Kondisi ini dinilai luput dari perhatian pemerintah.

"Dalam keadaan seperti ini, mengapa impor barang jadi yang siap banjiri pasar dalam negeri malah dipermudah, sebaliknya impor barang untuk keperluan industri mengalami kendala," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam

Bagi Apindo, salah satu yang perlu diperkuat adalah sektor mikro melalui regulasi pendukung.

"Dalam hal ini, di samping memperbaiki sistem industri dan perdagangan juga perlu dirumuskan penerapan hubungan industrial Pancasila untuk mencapai keadilan bagi semua pihak," tambah tokoh industriawan Apindo Anton Supit.  

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

KPK: Capres hingga Kepala Daerah Idealnya Tidak Karbitan

Minggu, 26 April 2026 | 17:35

Victor Orban Angkat Kaki dari Parlemen Hongaria, Fokus Benahi Partai

Minggu, 26 April 2026 | 17:18

Menlu Iran Temui Sultan Oman setelah Mediasi di Pakistan Gagal

Minggu, 26 April 2026 | 16:38

Respons Dedi Mulyadi Disindir "Shut Up KDM"

Minggu, 26 April 2026 | 16:37

PAD Retribusi Sampah Bocor Rp20 Miliar, Baunya di Saku Birokrat?

Minggu, 26 April 2026 | 16:01

Beyond Nostalgia ALJIRO Dorong Alumni Berperan untuk SDM

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Tersangka Penembakan Gala Dinner Wartawan Incar Pejabat Trump

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Comeback Sempurna di Bawah Keteduhan Trembesi

Minggu, 26 April 2026 | 15:42

Dua Laksamana Masuk Bursa Kuat KSAL

Minggu, 26 April 2026 | 15:40

Daycare Lakukan Kekerasan Harus Dicabut Izin dan Pelaku Dipenjara

Minggu, 26 April 2026 | 14:57

Selengkapnya