Berita

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

KAMIS, 15 JANUARI 2026 | 21:15 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sistem ekonomi domestik harus diperkuat seiring modal besar yang sudah dimiliki Indonesia, mulai dari besarnya pasar dalam negeri, pelaku industri yang idealis, tenaga kerja berkualitas, sumber bahan baku melimpah, dan moda kapital yang cukup.

Demikian antara lain disampaikan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat saat berdialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta pada Rabu, 14 Januari 2026.

"Kalau kita kekurangan dari kelima hal itu, barulah kita berpikir tentang asing. Jangan sampai kelima syarat itu belum dieksplorasi dengan optimal namun sudah langsung berasing ria, apalagi berupa impor produk-produk jadi," kata Jumhur dikutip redaksi pada Kamis, 15 Januari 2026.


Jumhur menilai, diperlukan perombakan rezim perdagangan dan industri agar bisa memperkuat sistem ekonomi domestik.

"Dengan kokohnya ekonomi domestik, maka Indonesia akan lebih mandiri. Saya rasa hal ini juga yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto," jelas Jumhur.

Sementara itu berdasarkan survei Apindo, 67 persen pengusaha di Indonesia belum siap ekspansi. Sekitar 50 persen di antaranya sudah mengurangi pekerja. Kondisi ini dinilai luput dari perhatian pemerintah.

"Dalam keadaan seperti ini, mengapa impor barang jadi yang siap banjiri pasar dalam negeri malah dipermudah, sebaliknya impor barang untuk keperluan industri mengalami kendala," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam

Bagi Apindo, salah satu yang perlu diperkuat adalah sektor mikro melalui regulasi pendukung.

"Dalam hal ini, di samping memperbaiki sistem industri dan perdagangan juga perlu dirumuskan penerapan hubungan industrial Pancasila untuk mencapai keadilan bagi semua pihak," tambah tokoh industriawan Apindo Anton Supit.  

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya