Berita

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

KAMIS, 15 JANUARI 2026 | 21:15 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sistem ekonomi domestik harus diperkuat seiring modal besar yang sudah dimiliki Indonesia, mulai dari besarnya pasar dalam negeri, pelaku industri yang idealis, tenaga kerja berkualitas, sumber bahan baku melimpah, dan moda kapital yang cukup.

Demikian antara lain disampaikan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat saat berdialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta pada Rabu, 14 Januari 2026.

"Kalau kita kekurangan dari kelima hal itu, barulah kita berpikir tentang asing. Jangan sampai kelima syarat itu belum dieksplorasi dengan optimal namun sudah langsung berasing ria, apalagi berupa impor produk-produk jadi," kata Jumhur dikutip redaksi pada Kamis, 15 Januari 2026.


Jumhur menilai, diperlukan perombakan rezim perdagangan dan industri agar bisa memperkuat sistem ekonomi domestik.

"Dengan kokohnya ekonomi domestik, maka Indonesia akan lebih mandiri. Saya rasa hal ini juga yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto," jelas Jumhur.

Sementara itu berdasarkan survei Apindo, 67 persen pengusaha di Indonesia belum siap ekspansi. Sekitar 50 persen di antaranya sudah mengurangi pekerja. Kondisi ini dinilai luput dari perhatian pemerintah.

"Dalam keadaan seperti ini, mengapa impor barang jadi yang siap banjiri pasar dalam negeri malah dipermudah, sebaliknya impor barang untuk keperluan industri mengalami kendala," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam

Bagi Apindo, salah satu yang perlu diperkuat adalah sektor mikro melalui regulasi pendukung.

"Dalam hal ini, di samping memperbaiki sistem industri dan perdagangan juga perlu dirumuskan penerapan hubungan industrial Pancasila untuk mencapai keadilan bagi semua pihak," tambah tokoh industriawan Apindo Anton Supit.  

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Penempatan Manajer Kopdes Harus Dilakukan Agar Tidak Terjadi Pemborosan APBN

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:24

Industri Alas Kaki Serap 3,8 Juta Pekerja

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:18

SHOW Token Siap Listing di Indodax, Bidik Perluasan Pasar Indonesia

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:14

Indonesia Gandeng Panama Perluas Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:11

Nikita Bier Mundur dari Jabatan Kepala Produk X

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:02

BNBR Jadi Sorotan, Ratusan Juta Saham Diperdagangkan Pagi Ini

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:49

Zulhas Bongkar Fenomena Kepala Daerah Disponsori "Toke"

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:28

Antusiasme Membludak, 128 Ribu Orang Berebut Tiket Upacara HUT Ke-81 RI

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:16

Ekonomi Kuartal II Tumbuh 5,29 Persen, DPR Soroti Ketergantungan pada Konsumsi

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:13

Kemenag Rilis 40 Buku Digital PAI, Terintegrasi dengan Teknologi AI

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:06

Selengkapnya