Berita

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), Sujahri Somar. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Politik

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

KAMIS, 15 JANUARI 2026 | 20:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Bencana lingkungan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia bukan sekadar peristiwa alam, melainkan persoalan keadilan sosial.

Demikian disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) Sujahri Somar dalam acara pengukuhan dan reposisi DPP GMNI di Jakarta, Kamis, 15 Januari 2026.

“Bencana lingkungan bukan takdir. Bencana adalah hasil dari pilihan kebijakan,” tegas Sujahri.


Bagi GMNI, kata Sujahri, krisis lingkungan yang memicu banjir dan longsor, termasuk di wilayah Sumatera, merupakan dampak dari pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan serta keselamatan rakyat. 

Eksploitasi sumber daya alam yang dilegalkan atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi dinilai selalu menempatkan rakyat kecil sebagai korban pertama.

Sujahri menegaskan bahwa GMNI menolak narasi yang memaknai bencana sebagai kehendak alam semata. Organisasi mahasiswa nasionalis itu menilai, kebijakan yang mengedepankan keuntungan di atas keberlanjutan dan proyek di atas kemanusiaan menjadi akar persoalan krisis ekologis.

Sebagai bentuk tanggung jawab nyata, GMNI juga menggalang dan menyalurkan donasi bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Bagi GMNI, solidaritas bukan sekadar aksi simbolik, melainkan bagian dari perjuangan ideologis.

“Marhaenisme hidup ketika keberpihakan diwujudkan dalam tindakan nyata,” tegas Sujahri.

Melalui reposisi organisasi, Sujahri menegaskan siap berdiri bersama rakyat terdampak krisis lingkungan, tidak hanya saat bencana menjadi sorotan publik, tetapi juga dalam advokasi jangka panjang terhadap kebijakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

“Krisis lingkungan adalah isu kemanusiaan dan keadilan sosial. Dalam setiap krisis, GMNI memilih untuk hadir, berpihak, dan bertindak,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya