Berita

Unggahan akun Instagram @meaindia

Dunia

India Desak Warganya Segera Angkat Kaki dari Iran

KAMIS, 15 JANUARI 2026 | 14:48 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah India mendesak warganya yang saat ini berada di Iran untuk segera meninggalkan negara tersebut, menyusul meningkatnya kekerasan di Iran serta ancaman kemungkinan intervensi militer Amerika Serikat.

Kementerian Luar Negeri India mencatat terdapat setidaknya 10.765 warga negara India di Iran, yang terdiri dari mahasiswa, peziarah, pebisnis, dan wisatawan.

Kedutaan Besar India di Teheran menyatakan bahwa kondisi keamanan di Iran terus berkembang dan berpotensi memburuk. “Mengingat situasi yang terus berkembang di Iran, warga negara India yang saat ini berada di Iran (mahasiswa, peziarah, pebisnis, dan wisatawan) disarankan untuk meninggalkan negara itu dengan cara transportasi apa pun,” kata kedutaan pada Rabu, dikutip dari RT, Kamis, 15 Januari 2026.


Bagi warga India yang belum dapat segera meninggalkan Iran, pemerintah meminta mereka untuk membatasi pergerakan, menjauhi lokasi ramai maupun sensitif, serta tetap menjalin komunikasi rutin dengan Kedutaan Besar India guna memperoleh informasi dan bantuan terbaru.

Warga negara India juga diminta memastikan dokumen perjalanan dan imigrasi, termasuk paspor dan kartu identitas, tersimpan dengan aman dan mudah diakses. Sebelumnya, pada 5 Januari, pemerintah India telah lebih dulu mengeluarkan imbauan agar warganya menghindari perjalanan yang tidak penting ke Iran.

Sementara itu, Gedung Putih dilaporkan telah memperingatkan sekutu-sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk untuk bersiap menghadapi kemungkinan tindakan AS terhadap Iran. Para pemimpin Teluk khawatir perubahan rezim dapat memperkuat kelompok garis keras seperti Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) atau memicu kekacauan nasional.

Iran menanggapi situasi ini dengan menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB agar “mengutuk tanpa syarat” ancaman penggunaan kekuatan oleh Washington. Teheran menuding Washington dan Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab atas meningkatnya ketegangan dan kerusuhan di dalam negeri.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya