Berita

Rieke Diah Pitaloka. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Rieke Diah Pitaloka Kritik Komnas HAM Terkait Kasus Child Grooming

KAMIS, 15 JANUARI 2026 | 13:09 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, melontarkan kritik keras terhadap sikap Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang dinilai belum memberikan respons serius terhadap maraknya praktik child grooming di Indonesia.

Isu ini kembali mencuat setelah pengakuan publik dari aktris Aurélie Moeremans melalui e-book berjudul "Broken Strings, Fragments of a Stolen Youth". Dalam karya tersebut, Aurélie mengungkap pengalaman kelamnya menjadi korban child grooming, sebuah fenomena yang menurut Rieke masih dianggap tabu oleh masyarakat Indonesia namun memiliki dampak yang menghancurkan.

Dalam rapat kerja di Senayan, Kamis 15 Januari, Rieke menegaskan bahwa child grooming bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan modus operandi yang sistematis. Pelaku sengaja membangun ikatan emosional dan menciptakan ketergantungan pada korban sebelum akhirnya melakukan eksploitasi atau kekerasan seksual.


"Ini adalah sesuatu yang dalam tanda kutip tabu bagi Indonesia selama ini. Padahal, ini adalah alarm keras bagi negara," ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.

Rieke menyayangkan sikap diam lembaga negara yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam perlindungan hak asasi dan perempuan. Ia menilai, ketiadaan suara lantang dari Komnas HAM maupun Komnas Perempuan menunjukkan lemahnya proteksi negara terhadap ancaman masa depan anak-anak.

"Ketika negara diam, ketika kita yang berada di posisi yang seharusnya bersuara justru diam, di mana proteksinya? Saya belum mendengar ada suara utuh dan serius dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan terhadap kasus ini," tegas Rieke.

Menutup pernyataannya dengan nada emosional, Rieke mengingatkan para pimpinan rapat bahwa isu ini bersifat sangat personal bagi banyak keluarga di Indonesia. Ia menekankan bahwa jika tidak ada tindakan tegas, siapa pun bisa menjadi korban.

"Maaf Pimpinan, saya agak emosional, karena ini bisa terjadi pada anak-anak kita, pada masa depan kita," pungkasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya