Berita

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Nasdem, Arif Rahman. (Foto: Dokumentasi Fraksi Nasdem)

Politik

NasDem Dorong Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pascabencana di Sumatera

KAMIS, 15 JANUARI 2026 | 09:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah didorong untuk mengambil langkah konkret dalam memulihkan perekonomian masyarakat yang terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatera.

Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, menilai bantuan pemerintah saat ini masih belum memadai untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana.

“Banyak peternak yang terdampak, mulai dari sapi, itik, unggas, hingga babi. Saat ini bantuan yang diberikan hanya berupa pakan ternak dan layanan kesehatan hewan, padahal banyak sapi yang hilang. Pemerintah harus membantu mereka agar ekonomi masyarakat pascabencana bisa segera pulih,” ujar Arif kepada wartawan, Kamis, 15 Januari 2026.


Legislator Fraksi Partai NasDem itu menegaskan pentingnya koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah agar penyaluran bantuan tepat sasaran.

“Jika berbicara soal kebutuhan anggaran pascabencana, semuanya harus jelas dan sinkron. Jangan sampai pemerintah provinsi menyampaikan angka tertentu, sementara kementerian menyampaikan angka berbeda, sehingga hasilnya tidak maksimal,” tegasnya.

Arif menekankan bahwa dukungan pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan maupun anggaran, harus benar-benar menjangkau masyarakat terdampak agar program yang dicanangkan Presiden Prabowo memberikan dampak nyata terhadap perekonomian.

“Jika koordinasi tidak berjalan dengan baik, apa yang diturunkan pemerintah tidak akan maksimal. Kita ingin program ini benar-benar membantu pemulihan ekonomi masyarakat ke depan,” kata Arif.

Selain itu, Arif juga menyoroti peran Kementerian Kehutanan dalam mencegah terulangnya bencana serupa. Ia meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap perizinan kehutanan, khususnya di wilayah hulu sungai dan lereng pegunungan yang rawan banjir.

“Menteri Kehutanan harus melakukan evaluasi secara menyeluruh, tidak hanya soal ganti rugi atau pidana. Harus ada ketegasan agar masalah banjir ini tidak terus berulang setiap tahun. Evaluasi ini penting untuk melindungi masyarakat dan perekonomian mereka,” pungkasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

UPDATE

Brigjen Victor Alexander Lateka Dikukuhkan Sebagai Ketua Umum PABKI

Sabtu, 16 Mei 2026 | 17:48

MBG Program Baik, Namun Pelaksanaannya Terlalu Dipaksakan

Sabtu, 16 Mei 2026 | 17:07

Suporter Indonesia Bisa Transaksi Pakai wondr by BNI di Thailand Open 2026

Sabtu, 16 Mei 2026 | 16:46

Rupiah Jebol Rp17.600, Prabowo: di Desa Nggak Pakai Dolar

Sabtu, 16 Mei 2026 | 16:06

Sjafrie Kumpulkan BIN hingga Panglima TNI, Fokus Kawal Mineral Strategis RI

Sabtu, 16 Mei 2026 | 15:16

Saham Magnum Melonjak Usai Rumor Akuisisi Blackstone dan CD&R

Sabtu, 16 Mei 2026 | 15:02

Prabowo Curhat Kenyang Diejek TNI-Polri Urus Jagung: Itu Aparat Rakyat!

Sabtu, 16 Mei 2026 | 14:35

Kemenhaj Perkuat Tata Kelola Dam, Jemaah Haji Diminta Gunakan Jalur Resmi Adahi

Sabtu, 16 Mei 2026 | 14:18

Instants Fitur Baru Instagram, Ini Bedanya dengan Stories

Sabtu, 16 Mei 2026 | 14:13

Prabowo Minta Aparat Koreksi Diri: Jangan Jadi Beking Narkoba

Sabtu, 16 Mei 2026 | 14:03

Selengkapnya