Berita

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Nasdem, Arif Rahman. (Foto: Dokumentasi Fraksi Nasdem)

Politik

NasDem Dorong Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pascabencana di Sumatera

KAMIS, 15 JANUARI 2026 | 09:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah didorong untuk mengambil langkah konkret dalam memulihkan perekonomian masyarakat yang terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatera.

Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, menilai bantuan pemerintah saat ini masih belum memadai untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana.

“Banyak peternak yang terdampak, mulai dari sapi, itik, unggas, hingga babi. Saat ini bantuan yang diberikan hanya berupa pakan ternak dan layanan kesehatan hewan, padahal banyak sapi yang hilang. Pemerintah harus membantu mereka agar ekonomi masyarakat pascabencana bisa segera pulih,” ujar Arif kepada wartawan, Kamis, 15 Januari 2026.


Legislator Fraksi Partai NasDem itu menegaskan pentingnya koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah agar penyaluran bantuan tepat sasaran.

“Jika berbicara soal kebutuhan anggaran pascabencana, semuanya harus jelas dan sinkron. Jangan sampai pemerintah provinsi menyampaikan angka tertentu, sementara kementerian menyampaikan angka berbeda, sehingga hasilnya tidak maksimal,” tegasnya.

Arif menekankan bahwa dukungan pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan maupun anggaran, harus benar-benar menjangkau masyarakat terdampak agar program yang dicanangkan Presiden Prabowo memberikan dampak nyata terhadap perekonomian.

“Jika koordinasi tidak berjalan dengan baik, apa yang diturunkan pemerintah tidak akan maksimal. Kita ingin program ini benar-benar membantu pemulihan ekonomi masyarakat ke depan,” kata Arif.

Selain itu, Arif juga menyoroti peran Kementerian Kehutanan dalam mencegah terulangnya bencana serupa. Ia meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap perizinan kehutanan, khususnya di wilayah hulu sungai dan lereng pegunungan yang rawan banjir.

“Menteri Kehutanan harus melakukan evaluasi secara menyeluruh, tidak hanya soal ganti rugi atau pidana. Harus ada ketegasan agar masalah banjir ini tidak terus berulang setiap tahun. Evaluasi ini penting untuk melindungi masyarakat dan perekonomian mereka,” pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Dubes Najib: Dunia Masuki Era Realisme, Indonesia Harus Bersatu

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:10

Purbaya Jamin Tak Intervensi Data BPS

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:06

Polisi Bantah Dugaan Rekayasa BAP di Polsek Cilandak

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:58

Omongan dan Tindakan Jokowi Sering Tak Konsisten

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:43

Izin Operasional SMA Siger Lampung Ditolak, Siswa Diminta Pindah Sekolah

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:23

Emas Antam Naik Lagi, Nyaris Rp3 Jutaan per Gram

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:14

Prabowo Janji Keluar dari Board of Peace Jika Terjadi Hal Ini

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:50

MUI Melunak terkait Board of Peace

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:44

Gibran hingga Rano Karno Raih Anugerah Indoposco

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:30

Demokrasi di Tengah Perang Dingin Elite

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:15

Selengkapnya