Berita

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Nasdem, Arif Rahman. (Foto: Dokumentasi Fraksi Nasdem)

Politik

NasDem Dorong Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pascabencana di Sumatera

KAMIS, 15 JANUARI 2026 | 09:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah didorong untuk mengambil langkah konkret dalam memulihkan perekonomian masyarakat yang terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatera.

Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, menilai bantuan pemerintah saat ini masih belum memadai untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana.

“Banyak peternak yang terdampak, mulai dari sapi, itik, unggas, hingga babi. Saat ini bantuan yang diberikan hanya berupa pakan ternak dan layanan kesehatan hewan, padahal banyak sapi yang hilang. Pemerintah harus membantu mereka agar ekonomi masyarakat pascabencana bisa segera pulih,” ujar Arif kepada wartawan, Kamis, 15 Januari 2026.


Legislator Fraksi Partai NasDem itu menegaskan pentingnya koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah agar penyaluran bantuan tepat sasaran.

“Jika berbicara soal kebutuhan anggaran pascabencana, semuanya harus jelas dan sinkron. Jangan sampai pemerintah provinsi menyampaikan angka tertentu, sementara kementerian menyampaikan angka berbeda, sehingga hasilnya tidak maksimal,” tegasnya.

Arif menekankan bahwa dukungan pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan maupun anggaran, harus benar-benar menjangkau masyarakat terdampak agar program yang dicanangkan Presiden Prabowo memberikan dampak nyata terhadap perekonomian.

“Jika koordinasi tidak berjalan dengan baik, apa yang diturunkan pemerintah tidak akan maksimal. Kita ingin program ini benar-benar membantu pemulihan ekonomi masyarakat ke depan,” kata Arif.

Selain itu, Arif juga menyoroti peran Kementerian Kehutanan dalam mencegah terulangnya bencana serupa. Ia meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap perizinan kehutanan, khususnya di wilayah hulu sungai dan lereng pegunungan yang rawan banjir.

“Menteri Kehutanan harus melakukan evaluasi secara menyeluruh, tidak hanya soal ganti rugi atau pidana. Harus ada ketegasan agar masalah banjir ini tidak terus berulang setiap tahun. Evaluasi ini penting untuk melindungi masyarakat dan perekonomian mereka,” pungkasnya.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya